Banner Website
Daerah

Rapat Virtual Pemprov Riau Tekankan Sinergi Daerah Tekan Inflasi dan Jaga Harga Pangan

40
×

Rapat Virtual Pemprov Riau Tekankan Sinergi Daerah Tekan Inflasi dan Jaga Harga Pangan

Sebarkan artikel ini
Pemprov Riau Klaim Inflasi 2025 Stabil, Fokus Lindungi Ekonomi Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi./TN/Yw

Taktiknews.com, Pekanbaru – Rapat Virtual Pemprov Riau Tekankan Sinergi Daerah Tekan Inflasi dan Jaga Harga Pangan menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi Riau dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama pemerintah kabupaten dan kota Indeks Harga Konsumen (IHK).

Langkah ini dilakukan untuk merespons potensi gejolak harga kebutuhan pokok yang dapat berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut digelar secara daring dan dipusatkan di Ruang Command Center (RCC) Menara Lancang Kuning, Selasa (13/1/2026).

Seluruh perwakilan pemerintah kabupaten/kota IHK se-Riau turut ambil bagian dalam forum strategis ini guna menyamakan langkah pengendalian inflasi daerah.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas kondisi inflasi terkini, dinamika harga bahan pokok, hingga strategi antisipatif yang harus disiapkan pemerintah daerah agar lonjakan harga tidak menekan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan bahwa isu inflasi merupakan persoalan krusial yang tidak bisa ditangani secara parsial.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya daerah yang menjadi penentu angka IHK.

“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama. Pemerintah daerah harus memiliki kecepatan merespons setiap potensi kenaikan harga, terutama pada komoditas strategis,” tegas Syahrial.

Menurutnya, stabilitas harga sangat menentukan kekuatan daya beli masyarakat dan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, pemantauan harga secara berkala di lapangan dinilai wajib dilakukan, disertai langkah antisipasi yang terukur.

Syahrial juga menyoroti peran strategis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Ia meminta TPID di seluruh kabupaten/kota agar lebih aktif, tidak hanya dalam rapat koordinasi, tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan nyata di lapangan.

“TPID harus responsif dan solid. Koordinasi lintas sektor, termasuk dengan pelaku usaha dan instansi terkait, menjadi kunci agar kebijakan pengendalian inflasi benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain pengawasan harga, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat ketersediaan pasokan bahan pokok.

Kerja sama antardaerah, penguatan distribusi, hingga pelaksanaan operasi pasar disebut sebagai langkah konkret untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan.

“Jika pasokan terjaga dan distribusi lancar, inflasi bisa ditekan. Semua instrumen pengendalian harus dioptimalkan agar stabilitas ekonomi Riau tetap terjaga,” pungkas Syahrial.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *