Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau mengambil langkah tegas dalam merespons tekanan krisis energi global dengan menerapkan kebijakan penghematan energi secara menyeluruh.
Langkah ini tidak hanya menyasar penggunaan listrik di perkantoran, tetapi juga mencakup pola kerja aparatur sipil negara (ASN) hingga pembatasan penggunaan kendaraan dinas.
Kebijakan tersebut menjadi sorotan utama dalam arahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat memimpin apel pagi sekaligus kegiatan halal bihalal Idul Fitri 1447 H/2026 di halaman Kantor Gubernur Riau, Senin (30/3/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kondisi global yang tengah bergejolak, khususnya akibat konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, telah berdampak signifikan terhadap sektor energi.
Menurutnya, situasi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk tidak tinggal diam.
Sebaliknya, diperlukan kebijakan konkret yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi penggunaan energi.
Salah satu langkah strategis yang mulai diberlakukan adalah penerapan sistem Work From Anywhere (WFA) bagi ASN di lingkungan Pemprov Riau. Kebijakan ini dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan, yakni mulai Jumat hingga Minggu.
Dengan sistem kerja ini, aktivitas perkantoran diharapkan dapat berkurang secara signifikan sehingga konsumsi listrik pun ikut ditekan.
“Penghematan harus dimulai dari internal pemerintah. Dengan WFA, kita bisa mengurangi beban listrik di kantor.
Lampu harus dimatikan saat tidak digunakan, begitu juga dengan pendingin ruangan,” tegas Hariyanto.
Ia juga menekankan pentingnya disiplin dalam penerapan kebijakan tersebut.
Pengawasan akan dilakukan secara langsung oleh Sekretaris Daerah bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memastikan bahwa seluruh perangkat daerah benar-benar menjalankan instruksi penghematan energi.
Tak hanya pada akhir pekan, langkah efisiensi juga diterapkan pada hari kerja.
ASN diimbau untuk lebih bijak dalam menggunakan pendingin ruangan (AC), terutama pada pagi hari ketika suhu udara masih relatif sejuk.
Penggunaan AC dianjurkan hanya saat kondisi ruangan benar-benar membutuhkan, seperti pada siang hari.
Langkah ini dinilai sederhana, namun jika dilakukan secara konsisten oleh seluruh pegawai, akan memberikan dampak besar terhadap pengurangan konsumsi listrik secara keseluruhan.
Selain sektor kelistrikan, Pemprov Riau juga menyoroti penggunaan bahan bakar minyak (BBM), khususnya melalui kendaraan dinas.
Dalam kebijakan terbaru, kendaraan dinas tidak diperkenankan digunakan selama akhir pekan.
Seluruh kendaraan tersebut diminta untuk tetap berada di rumah atau dalam kondisi siaga tanpa operasional.
Sebagai alternatif, pemerintah daerah mendorong penggunaan kendaraan listrik yang dinilai lebih ramah lingkungan dan hemat energi.
Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya jangka panjang dalam mendukung transisi energi bersih.
“Kita harus mulai beralih ke energi yang lebih efisien. Kendaraan listrik menjadi salah satu solusi yang perlu kita dorong,” ujarnya.
Lebih jauh, Hariyanto menegaskan bahwa langkah penghematan ini bukan sekadar kebijakan internal, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat.
Dalam situasi krisis, pemerintah diharapkan mampu menjadi teladan dalam menerapkan gaya hidup hemat energi.
Ia menilai bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat bergantung pada konsistensi kebijakan yang diterapkan.
Oleh karena itu, seluruh ASN diminta untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program penghematan energi.
“Kita harus menjaga kepercayaan masyarakat. Kalau kita meminta masyarakat berhemat, maka kita harus lebih dulu melakukannya,” tegasnya.
Kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya efisiensi energi di tengah ketidakpastian global.
Dengan langkah yang terukur dan konsisten, Pemprov Riau optimistis dapat memberikan kontribusi nyata dalam menekan dampak krisis energi, sekaligus membangun budaya hemat energi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat luas.
Langkah progresif ini menempatkan Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang responsif terhadap isu global, sekaligus menunjukkan bahwa upaya penghematan energi dapat dimulai dari kebijakan sederhana namun berdampak luas.***
