PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau tetap mempertahankan komitmennya di sektor pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp62 miliar untuk Program Beasiswa Riau Tahun 2026. Dana tersebut akan diberikan kepada 3.644 mahasiswa sebagai upaya mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Komitmen itu disampaikan Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, saat menghadiri Puncak Anugerah Pendidikan Riau 2026 di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (20/5/2026).
Menurut Job, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah meskipun kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami tekanan.
“Meski saat ini keuangan daerah mengalami tekanan, pemerintah tetap memprioritaskan pelayanan pendidikan bagi masyarakat,” ungkap Job kepada Taktiknews.com, Rabu (20/5/2026).
Dari pantauan Taktiknews.com, Program Beasiswa Riau 2026 dirancang untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada generasi muda melanjutkan pendidikan sesuai minat dan kemampuan masing-masing.
Job menilai program tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten sekaligus mengurangi angka pengangguran di masa mendatang.
“Kita ingin semakin banyak anak Riau sesuai bakat dan melanjutkan pendidikan kemampuannya, memiliki keahlian yang dibutuhkan dunia kerja, serta berkontribusi nyata dalam menurunkan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau,” sebutnya.
Selain program beasiswa daerah, Provinsi Riau juga menjadi salah satu penerima manfaat terbesar Program Beasiswa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Tercatat sebanyak 1.341 penerima beasiswa sawit berasal dari Riau.
“Artinya, anak-anak Riau harus percaya diri untuk terus melanjutkan pendidikan dan meraih cita-cita setinggi mungkin,” ucap Job kepada Taktiknews.com.
Tak hanya fokus pada peserta didik, Pemprov Riau juga memberi perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, termasuk guru non-ASN yang selama ini tetap menjalankan tugas di tengah keterbatasan anggaran.
Menurut Job, pemerintah optimistis kondisi fiskal daerah akan mulai membaik pada 2027 sehingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik dapat dilakukan secara bertahap.
“InsyaAllah, dengan kondisi fiskal daerah yang mulai membaik pada tahun 2027, Pemprov Riau akan terus berupaya meningkatkan kualitas, pemerataan, dan kesejahteraan tenaga pendidik secara bertahap dan berkeadilan. Termasuk perhatian terhadap guru non-ASN yang selama ini tetap mengabdi dengan penuh ketulusan,” terangnya.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong perbaikan sarana dan prasarana pendidikan melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program revitalisasi sekolah di sejumlah daerah.
Job menegaskan peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha.
“Oleh karena itu, mari kita terus bergerak bersama, bersinergi, dan bekerja keras untuk menciptakan pendidikan yang bermutu dan merata di Provinsi Riau. Karena masa depan Riau ada di tangan generasi muda kita hari ini,” ajaknya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja. Perlu peran aktif masyarakat, dunia usaha, dan lainnya, karena pendidikan adalah hak dasar anak-anak,” ucap Erisman kepada Taktiknews.com.
“Mari kita berjuang bersama memajukan pendidikan anak bangsa, jangan pernah lelah untuk memberikan yang terbaik termasuk visi misi negara yaitu Indonesia Emas 2045 mendatang perlu SDM yang berkualitas pendidikan yang terbaik,” tandasnya.***
