Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau memperkuat konsolidasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal. Langkah ini dinilai krusial guna menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik pada tahun anggaran mendatang.
Penguatan strategi pendapatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara jajaran Pemprov Riau dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau yang digelar di Kantor Gubernur Riau, Senin (29/12/2025). Dalam pertemuan itu, DPRD memetakan enam sektor prioritas yang dinilai memiliki potensi besar untuk mendongkrak penerimaan daerah.
Ketua Pansus DPRD Riau, Abdullah, menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi kuat antara legislatif dan eksekutif serta lintas institusi.
“Optimalisasi PAD harus dilakukan secara terukur dan kolaboratif. Semua potensi harus kita buka secara realistis agar keuangan daerah lebih mandiri,” ujar Abdullah.
Sektor pertama yang menjadi perhatian utama adalah pajak daerah. DPRD mendorong penguatan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta perbaikan sistem pelayanan pajak agar lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.
Sementara itu, retribusi daerah menjadi sorotan tajam pada sektor kedua. Abdullah menilai target retribusi tahun 2026 yang dipatok sekitar Rp14 miliar belum mencerminkan potensi riil yang dimiliki Riau. Ia meminta Pemprov melakukan evaluasi dan kajian ulang untuk meningkatkan kontribusi sektor tersebut.
Pada sektor ketiga, DPRD menyoroti kondisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Abdullah menyebut perlunya langkah penyelamatan dan revitalisasi menyeluruh agar BUMD dapat kembali sehat dan menghasilkan dividen bagi kas daerah.
“BUMD harus dibenahi secara serius. Kita dukung penuh langkah pemerintah provinsi untuk melakukan penataan ulang agar perusahaan daerah kembali produktif,” tegasnya.
Selain itu, DPRD juga mendorong optimalisasi aset daerah yang belum termanfaatkan secara maksimal, serta pembukaan sumber pendapatan baru yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan potensi ekonomi Riau.
Pada poin terakhir, Abdullah mengingatkan pentingnya memaksimalkan transfer dana dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD), agar penerimaan daerah semakin kuat dan stabil.
Menanggapi hal tersebut, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyatakan kesiapan pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD. Ia menegaskan bahwa Pemprov Riau telah menyiapkan langkah-langkah konkret untuk mengoptimalkan setiap sektor pendapatan.
“Kami berkomitmen memperkuat sinergi dengan DPRD agar seluruh potensi pendapatan dapat dimaksimalkan, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal,” tutup SF Hariyanto.***
