Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Kota Pekanbaru mulai memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar pelajar di daerah tersebut. Kebijakan ini diambil untuk memastikan setiap makanan yang disalurkan benar-benar aman, sehat, dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan pemerintah.
Pj Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Ingot Ahmad Hutasuhut, menyatakan bahwa tahapan program saat ini sudah memasuki fase peningkatan kualitas layanan. Jika sebelumnya pemerintah lebih membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk terlibat dalam penyediaan dapur SPPG, kini seleksi mitra kerja dilakukan secara lebih ketat.
Menurutnya, keamanan pangan menjadi prioritas utama, terutama karena program ini berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat utama.
“Sekarang kami tidak lagi menitikberatkan pada jumlah dapur yang beroperasi, tetapi pada kualitas pengelolaan makanan. Standar operasional dapur SPPG harus benar-benar dipenuhi tanpa kompromi,” ujarnya kepada Taktiknews.com, Selasa (24/2/2026).
Ia menjelaskan, Pemko Pekanbaru akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh unit dapur yang terlibat dalam program MBG. Evaluasi tersebut mencakup aspek kebersihan, kelayakan peralatan, hingga kompetensi sumber daya manusia yang mengelola makanan.
Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dokumen ini menjadi bukti bahwa sebuah dapur telah memenuhi standar kesehatan lingkungan dan keamanan proses produksi makanan.
Sertifikasi tersebut dikeluarkan setelah dapur melewati pemeriksaan dari petugas kesehatan terkait, mulai dari kebersihan ruangan, penyimpanan bahan pangan, hingga cara pengolahan makanan agar terhindar dari kontaminasi bakteri.
Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah daerah, terdapat 119 unit SPPG yang tercatat di Pekanbaru. Namun, hanya sekitar 100 unit yang masih aktif beroperasi secara rutin.
Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah karena menunjukkan masih adanya sejumlah kendala di lapangan. Pemko Pekanbaru saat ini tengah menelusuri penyebab tidak optimalnya operasional sejumlah dapur tersebut.
Pemerintah menduga kendala yang muncul bisa berasal dari berbagai faktor, mulai dari perizinan administrasi, keterbatasan sarana produksi, hingga kesiapan tenaga kerja pengolah makanan.
“Kami ingin memastikan semua kendala dapat terpetakan dengan jelas. Setelah itu, kami akan melakukan langkah pembinaan maupun perbaikan sistem agar seluruh dapur SPPG dapat beroperasi sesuai standar kesehatan,” tambah Ingot.
Pemko Pekanbaru menegaskan bahwa penguatan pengawasan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan program nasional, sekaligus memastikan keamanan konsumsi bagi peserta didik yang menerima bantuan makanan bergizi.***
