Taktiknews.com, Asahan – Pemerintah Kabupaten Asahan kembali mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan di wilayahnya. Hal ini ditandai dengan penerimaan Opini Ombudsman RI atas hasil penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025 dengan predikat Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Herdensi, dalam kegiatan penyampaian hasil evaluasi pelayanan publik yang berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan, pada 24 Februari 2026. Penilaian ini menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Berdasarkan hasil penilaian resmi, Kabupaten Asahan memperoleh nilai akhir 81,52 dengan kategori pelayanan “Baik” dan tingkat kepatuhan yang tergolong tinggi. Evaluasi yang dilakukan Ombudsman mencakup berbagai aspek layanan publik, mulai dari input kebijakan, proses pelayanan, output layanan, sistem pengaduan masyarakat, hingga tingkat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.
Sejumlah organisasi perangkat daerah turut menjadi objek penilaian, di antaranya Dinas Pendidikan, RSUD H. Abdul Manan Simatupang, serta Dinas Sosial Kabupaten Asahan. Ketiga instansi tersebut dinilai memiliki standar pelayanan yang relatif stabil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga turut hadir yang diwakili Wakil Gubernur Sumatera Utara, bersama Wakapolda Sumut, perwakilan Ombudsman RI Sumut, serta para kepala daerah lainnya. Turut hadir pula unsur kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, dan lembaga pemasyarakatan yang juga menerima apresiasi dalam kategori pelayanan masing-masing.
Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., yang hadir mewakili pemerintah daerah, mengapresiasi hasil penilaian tersebut. Menurutnya, capaian ini bukan akhir dari proses perbaikan pelayanan, melainkan menjadi pemicu untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih modern, cepat, dan transparan bagi masyarakat.
Rianto menegaskan bahwa isu utama yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah akan terus memperkuat sistem pengawasan internal serta meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan publik.
“Predikat ini adalah bentuk kepercayaan publik yang harus dijaga. Ke depan, kami akan terus melakukan pembenahan, terutama dalam digitalisasi layanan dan peningkatan standar pelayanan di setiap OPD,” ungkapnya kepada Taktiknews.com, Selasa (24/2/2026).
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. Pemkab Asahan akan mendorong inovasi pelayanan publik agar masyarakat dapat merasakan manfaat pelayanan pemerintah secara lebih cepat dan mudah.
Dengan pencapaian ini, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tahun-tahun mendatang, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.***
