TaktikNews.com, Meranti – Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi sorotan utama dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027. Pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan ke depan tidak boleh lagi berjalan normatif di tengah realitas sosial yang masih berat.
Musrenbang RKPD 2027 yang digelar serentak di sembilan kecamatan se-Kepulauan Meranti menjadi momentum evaluasi sekaligus penajaman kebijakan pembangunan daerah. Forum ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, mewakili Bupati Meranti, di Aula Kantor Camat Tebingtinggi, Kamis (12/2/2026), dan dirangkai dengan Rembuk Stunting tingkat kecamatan.
Sudandri menegaskan angka kemiskinan Meranti yang masih berada di 20,51 persen pada 2025 harus menjadi peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Kondisi geografis kepulauan, keterbatasan akses layanan, serta ketimpangan pembangunan disebut sebagai tantangan utama yang perlu dijawab dengan pendekatan baru.
“Pembangunan tidak bisa lagi sekadar mengejar pertumbuhan. Kita harus memastikan pemerataan, keberlanjutan, dan ketahanan sosial serta lingkungan benar-benar terwujud,” tegas Sudandri kepada TaktikNews.com.
Pemkab Meranti mengusung tema Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi sebagai landasan penyusunan RKPD 2027. Tema ini mencerminkan komitmen daerah untuk menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan.
Selain kemiskinan, isu stunting juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kepulauan Meranti tercatat 18 persen. Meski lebih rendah dibanding angka kemiskinan, persoalan ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Rembuk stunting ini bukan sekadar diskusi, tetapi bentuk komitmen memperkuat kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, desa, tenaga kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang RKPD 2027 juga diarahkan untuk menghasilkan usulan program yang lebih tajam dan tepat sasaran, terutama pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pemkab Meranti mendorong agar potensi lokal perdesaan dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, tanpa mengabaikan karakteristik wilayah kepulauan yang menjadi ciri khas daerah.
Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Abu Hanifah, menegaskan bahwa Musrenbang dan Rembuk Stunting merupakan forum strategis yang menampung aspirasi nyata masyarakat di tingkat kecamatan.
“Hasil yang diharapkan adalah terkumpulnya usulan konkret sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan daerah, khususnya RKPD Kepulauan Meranti Tahun 2027,” jelasnya.
Kegiatan ini turut diikuti secara virtual oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali serta Anggota Komisi II DPRD Fauzi, sebagai bentuk dukungan legislatif terhadap penguatan arah pembangunan daerah.***
