Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan kekosongan sejumlah jabatan strategis eselon II tidak akan dibiarkan berlarut-larut. Dalam waktu dekat, lima jabatan pimpinan tinggi pratama akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka (open bidding) yang menekankan profesionalisme dan transparansi.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa meski saat ini jabatan tersebut masih diisi oleh pelaksana tugas (Plt), namun pengisian pejabat definitif tetap menjadi prioritas demi menjaga efektivitas pemerintahan.
“Pelayanan publik tetap berjalan karena sudah ada Plt. Namun untuk jangka panjang, jabatan ini harus segera diisi secara definitif melalui seleksi terbuka,” kata SF Hariyanto, Selasa (27/1/2026).
Adapun lima posisi strategis yang masih kosong tersebut meliputi Kepala Dinas PUPR, Kepala BPKAD, Inspektur Provinsi Riau, Kepala DLHK, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kelima jabatan ini dinilai krusial karena berkaitan langsung dengan pembangunan, pengawasan, hingga pengelolaan keuangan daerah.
SF Hariyanto menegaskan, proses pengisian jabatan akan dilakukan secara objektif, terbuka, dan bebas dari intervensi. Tahapan awal akan dimulai dengan pembentukan panitia seleksi yang independen dan memiliki rekam jejak kredibel.
“Setelah pansel terbentuk, pendaftaran akan dibuka. Semua ASN yang memenuhi syarat dipersilakan ikut tanpa kecuali,” tegasnya.
Para peserta nantinya akan mengikuti serangkaian tahapan seleksi, mulai dari verifikasi administrasi, uji kompetensi, hingga penilaian akhir. Dari proses tersebut akan dipilih tiga kandidat terbaik untuk setiap jabatan.
“Tiga nama dengan nilai tertinggi akan kami ajukan. Tidak ada ruang untuk titipan, semuanya murni berdasarkan kemampuan dan integritas,” ujarnya.
Lebih lanjut, SF Hariyanto menyampaikan bahwa sebelum pelantikan dilakukan, Pemprov Riau tetap akan mengikuti prosedur dengan meminta persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Budi Fakhri, membenarkan masih adanya jabatan pimpinan tinggi pratama yang belum terisi secara definitif. Ia menegaskan kesiapan BKD untuk menjalankan seluruh tahapan seleksi sesuai regulasi.
“Kami menunggu arahan resmi dari Pak Gubernur. Begitu ada instruksi, asesmen akan langsung kami laksanakan,” kata Budi.
Pemprov Riau berharap, pengisian jabatan strategis ini dapat memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan.***
