Taktiknews.com, Pekanbaru – Isu kualitas pelayanan publik dan kesenjangan pembangunan antarwilayah menjadi sorotan utama dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Riau, Selasa (27/1/2025), di Gedung Pascasarjana Fisip Unri.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi, yang hadir sebagai narasumber, mengapresiasi inisiatif Fisip Unri dalam mendorong ruang dialog terbuka antara akademisi dan pemerintah daerah.
Menurut Syahrial, forum konsultasi publik merupakan langkah strategis untuk memperkuat standar pelayanan publik agar semakin transparan, responsif, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“Forum seperti ini menjadi bagian penting dalam upaya bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada pengguna layanan,” ujarnya.
Ia menekankan, peran perguruan tinggi tidak hanya sebatas pusat kajian ilmiah, tetapi juga sebagai motor penggerak peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, serta inovasi pelayanan publik.
“Standar pelayanan publik idealnya disusun secara partisipatif, berbasis data, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Pemprov Riau selalu membuka ruang kolaborasi dengan dunia akademik,” tegasnya.
Syahrial menjelaskan, forum ini juga menjadi sarana evaluasi dan pemutakhiran standar pelayanan publik agar tetap relevan dengan dinamika sosial serta perkembangan tata kelola pemerintahan.
Dalam pemaparannya, ia turut mengaitkan isu pelayanan publik dengan arah pembangunan jangka panjang daerah. Provinsi Riau, kata dia, telah menetapkan RPJPD 2025–2045 dengan target ambisius, antara lain PDRB per kapita setara negara maju, tingkat kemiskinan mendekati nol, serta peningkatan indeks modal manusia.
“Tahun 2026 menjadi fase awal penguatan fondasi transformasi. Fokusnya antara lain peningkatan partisipasi masyarakat sipil, penguatan infrastruktur layanan, inovasi pelayanan publik, hingga percepatan digitalisasi dan audit SPBE,” jelas Syahrial.
Namun demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan serius yang harus dijawab bersama. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, ketimpangan kemiskinan antarwilayah masih cukup lebar.
“Pada Maret 2024, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kepulauan Meranti sebesar 23,15 persen, sementara yang terendah di Kota Dumai 3,14 persen. Selisihnya mencapai 20 persen lebih,” ungkapnya.
Selain itu, di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah masyarakat Riau masih berada di angka 9,55 tahun, meski harapan lama sekolah telah mencapai 13,44 tahun. Di bidang kesehatan, usia harapan hidup meningkat menjadi 74,74 tahun, namun prevalensi stunting justru melonjak hingga 20,1 persen pada 2024.
“Angka stunting ini sudah melewati ambang batas yang ditetapkan WHO, sehingga perlu perhatian serius lintas sektor,” tambahnya.
Syahrial juga menyinggung tantangan global dan nasional, mulai dari dinamika geopolitik, disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan, krisis energi, hingga isu perubahan iklim dan target FOLU Net Sink 2030.
“Semua tantangan itu menuntut kualitas SDM yang unggul, adaptif, dan berdaya saing agar pembangunan daerah tetap berkelanjutan,” katanya.
Ia berharap Forum Konsultasi Publik tersebut mampu menghasilkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif, tidak hanya bagi Fisip Unri, tetapi juga sebagai masukan strategis bagi Pemprov Riau dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.***
