Taktiknews.com, Jakarta – Meningkatnya konflik antara masyarakat dan satwa liar di Kabupaten Siak, khususnya Gajah dan Harimau Sumatera, menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan segera. Kondisi ini mendorong Bupati Siak, Afni Zulkifli, untuk mendesak percepatan pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Nasional Zamrud (TNZ) sebagai solusi penguatan pengelolaan kawasan konservasi.
Hal tersebut disampaikan Afni Zulkifli usai pertemuan dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Siak secara resmi menyampaikan dukungan, baik tertulis maupun lisan, terhadap pembentukan UPT TN Zamrud, Selasa (3/2/2026).
“Konflik antara warga dan satwa liar di Siak semakin sering terjadi. Tanpa pengelolaan yang kuat di lapangan, risiko terhadap keselamatan masyarakat dan kelestarian satwa akan terus meningkat,” ujar Bupati Siak Afni Zulkifli melalui pesan singkat kepada Taktiknews.com.
Menurut Afni, keberadaan UPT TN Zamrud sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan, mitigasi konflik, serta penanganan cepat terhadap persoalan satwa liar yang masuk ke wilayah permukiman warga.
Selain isu konflik satwa, Afni juga menyoroti potensi ekonomi karbon (carbon credit) dari kawasan konservasi Zamrud. Ia menilai, jika dikelola secara profesional dan transparan, potensi tersebut dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“Kami ingin konservasi tidak hanya menjaga hutan, tetapi juga memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Dengan begitu, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan warga bisa berjalan seimbang,” jelasnya.
Pembahasan tersebut sejalan dengan visi Pemkab Siak dalam menjaga keseimbangan ruang ekologis, sekaligus memperkuat perlindungan terhadap kawasan konservasi strategis di Riau.
Sebelumnya, Afni Zulkifli juga melakukan pertemuan dengan Deputi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dalam agenda tersebut, Pemkab Siak mengusulkan sejumlah program kemaslahatan umat yang difokuskan untuk masyarakat di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Kabupaten Siak.
Menurut Afni, dukungan program dari BPKH diharapkan dapat mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya di daerah terpencil yang masih memiliki keterbatasan akses layanan dasar.
“Pembangunan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah terluar dan tertinggal,” tegas Afni.
Melalui rangkaian pertemuan strategis ini, Pemkab Siak menegaskan komitmennya untuk mendorong kebijakan nasional yang berpihak pada perlindungan lingkungan, mitigasi konflik satwa liar, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.***
