TaktikNews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau terus memperkuat langkah pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui partisipasi Pemprov Riau dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (9/2/2026).
Rapat nasional ini diikuti jajaran pemerintah daerah se-Indonesia dan dipusatkan dari Ruang Command Center (RCC) Lancang Kuning, Kota Pekanbaru. Forum tersebut menjadi wadah koordinasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengantisipasi gejolak harga kebutuhan masyarakat.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Dalam pemaparannya, Mendagri menyampaikan bahwa perekonomian nasional masih berada pada tren positif dengan pertumbuhan sebesar 5,11 persen secara tahunan.
Sementara itu, inflasi nasional tercatat di angka 3,55 persen (year on year), mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.
Menurut Tito, menjaga inflasi pada level seimbang sangat penting agar daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa menghambat aktivitas produksi dan distribusi.
“Inflasi harus dikendalikan secara proporsional, sehingga kepentingan konsumen dan produsen dapat berjalan seiring,” tegas Tito.
Ia juga memaparkan sejumlah kelompok pengeluaran yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada Januari 2026, di antaranya sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Salah satu faktor pemicu adalah penyesuaian tarif listrik seiring berakhirnya kebijakan subsidi pada tahun sebelumnya.
“Kenaikan tarif listrik terjadi karena pada awal 2025 masih ada subsidi 50 persen untuk pelanggan tertentu, sedangkan pada 2026 kebijakan tersebut sudah tidak diberlakukan,” jelasnya.
Meski demikian, Mendagri menyebut kondisi inflasi bulanan justru menunjukkan sinyal positif. Secara month to month, Indonesia mengalami deflasi sebesar -0,15 persen pada Januari 2026, setelah sebelumnya mencatat inflasi 0,64 persen pada Desember 2025.
“Deflasi ini terutama disumbang oleh kelompok makanan dan minuman, serta sektor transportasi. Artinya, harga kebutuhan pokok relatif terkendali,” ujarnya.
Sejalan dengan tren nasional, Provinsi Riau juga mencatatkan kinerja pengendalian harga yang cukup baik. Indeks Perubahan Harga (IPH) Riau pada Minggu pertama Februari 2026 tercatat turun sebesar 0,46 persen. Penurunan ini mengindikasikan pasokan dan distribusi komoditas strategis di daerah masih terjaga.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Ateng Hartono, menjelaskan bahwa inflasi nasional Januari 2026 dipengaruhi oleh fenomena low base effect, terutama akibat penyesuaian tarif listrik di awal tahun. Ia memperkirakan tekanan inflasi akan kembali normal pada Maret hingga April 2026.
“Pada Minggu pertama Februari, tercatat 22 provinsi mengalami penurunan IPH, sementara 15 provinsi lainnya mengalami kenaikan,” ungkap Ateng.
Untuk Provinsi Riau, penurunan IPH tersebut dipicu oleh turunnya harga sejumlah komoditas pangan utama, seperti telur ayam ras, beras, dan daging sapi.
Capaian ini menegaskan sinergi Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga, terutama menjelang meningkatnya konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan dan Idulfitri.
Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi D, menyampaikan bahwa Pemprov Riau siap menindaklanjuti seluruh arahan pemerintah pusat terkait pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, koordinasi antar perangkat daerah terus diperkuat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Kami akan terus meningkatkan pemantauan harga, memastikan pasokan aman, serta menjalankan langkah-langkah pengendalian inflasi secara konsisten demi menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat Riau,” tegas Helmi.***
