Bengkalis, Taktiknews.com – Di tengah statusnya sebagai daerah penghasil minyak, Kabupaten Bengkalis justru berulang kali terjerembap dalam ironi klasik, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
Kondisi yang terus berulang ini bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan telah menjelma menjadi beban serius yang menggerus denyut ekonomi masyarakat dan melumpuhkan aktivitas harian warga.
Situasi tersebut menuai kegelisahan publik. Antrean panjang di SPBU, terbatasnya pasokan, hingga terganggunya mobilitas masyarakat menjadi pemandangan yang kian lazim. Dampaknya merembet luas dari sektor transportasi, perdagangan kecil, hingga aktivitas nelayan dan pelaku usaha mikro yang menggantungkan hidup pada kelancaran distribusi energi.
Menyikapi realitas itu, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkalis angkat suara. Organisasi mahasiswa ini mendesak instansi-instansi terkait agar bertanggung jawab dan memperketat pengawasan terhadap pendistribusian BBM subsidi di wilayah Kabupaten Bengkalis.
Pengurus HMI Cabang Bengkalis, Rahmat Syukri Hidayat, mengungkapkan kekecewaannya atas situasi yang dinilai tak masuk akal tersebut.
“Ini sangat miris. Bengkalis adalah daerah penghasil minyak, tetapi justru mengalami kelangkaan BBM secara berulang. Kondisi ini jelas merugikan masyarakat. Dampaknya nyata ekonomi melemah dan aktivitas sehari-hari menjadi terhambat,” ujar Rahmat, Kamis (1/1/2026).
Menurut Rahmat, kelangkaan BBM yang terus terjadi memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat mengenai tata kelola serta efektivitas pengawasan distribusi BBM subsidi. Ia menilai, ada persoalan mendasar yang belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Atas dasar itu, HMI Cabang Bengkalis secara tegas mendesak Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Bengkalis untuk tampil ke hadapan publik dan memberikan penjelasan resmi.
“HMI meminta Kepala Disdagperin jangan bersembunyi. Harus muncul dan bertanggung jawab. Jika tidak, kami akan mendorong Bupati untuk segera melakukan evaluasi terhadap kepala OPD yang diduga mengabaikan amanah,” tegasnya.
Tak hanya kepada pemerintah daerah, HMI Bengkalis juga menaruh harapan besar pada peran aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Resor Bengkalis, agar turut aktif mengawasi distribusi BBM di lapangan.
“Kapolres memiliki posisi strategis dalam pengawasan distribusi BBM. Kami berharap pengawalan dilakukan secara ketat agar persoalan ini tidak terus berulang dan merugikan masyarakat,” lanjut Rahmat.
Lebih jauh, Rahmat menegaskan bahwa ketiadaan penjelasan resmi dari instansi terkait berpotensi memperkuat dugaan adanya pembiaran terhadap penyelewengan pendistribusian BBM subsidi di Kabupaten Bengkalis.
“Jika tidak ada kejelasan, maka dugaan penyelewengan sulit dihindari. Bahkan, terkesan dibiarkan. Karena itu, kami meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan secara serius dan menyeluruh,” pungkasnya.
Kelangkaan BBM di Bengkalis kini bukan lagi sekadar persoalan pasokan, melainkan ujian bagi integritas tata kelola, pengawasan, dan keberpihakan negara terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Publik menanti jawaban bukan janji, melainkan tindakan nyata.**
