Taktiknews.com, Pekanbaru – Krisis infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin mengkhawatirkan. Sejumlah jembatan dan jalan provinsi dilaporkan rusak parah hingga roboh, mengancam keselamatan warga dan melumpuhkan aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.
Merespons kondisi tersebut, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengambil langkah langsung dengan mendatangi Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, dalam pertemuan resmi di Kantor DPRD Riau, Rabu (21/1/2026).
Agenda utama pertemuan itu adalah mendesak percepatan perbaikan infrastruktur vital yang selama ini luput dari penanganan serius.
Bupati Asmar hadir didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., serta Kepala Dinas PUPR Meranti Rahmat Kurnia, S.T. Mereka membawa daftar usulan prioritas yang menyoroti kondisi darurat sejumlah jembatan dan ruas jalan provinsi di wilayah Meranti.
“Ini bukan sekadar soal pembangunan, tapi menyangkut keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat,” tegas Bupati Asmar dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur telah berdampak luas, mulai dari terhambatnya distribusi barang, terganggunya akses pendidikan dan kesehatan, hingga melemahnya perekonomian masyarakat pesisir. Beberapa jembatan bahkan sudah tidak dapat dilalui sama sekali.
Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengakui bahwa kondisi keuangan daerah saat ini berada dalam tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan infrastruktur Meranti tetap menjadi perhatian serius DPRD.
“APBD memang sangat terbatas, tetapi DPRD akan berupaya mencari celah anggaran untuk kebutuhan yang benar-benar mendesak,” ujarnya.
Ia secara khusus menyoroti dua jembatan di Kepulauan Meranti yang telah roboh dan menjadi akses utama masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut.
“Jembatan yang roboh ini menyangkut urat nadi mobilitas warga. Penanganannya harus menjadi prioritas di tahun anggaran 2026,” tegas Kaderismanto.
Bupati Asmar menyambut baik komitmen tersebut. Ia menyebutkan bahwa Jembatan Panglima Sampul menjadi salah satu titik paling kritis yang harus segera ditangani, disusul Jembatan Selat Akar dan sejumlah ruas jalan provinsi lainnya.
“Usulan sudah kami sampaikan secara lengkap. Harapan kami, perjuangan ini tidak hanya berhenti di provinsi, tetapi juga diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar ketertinggalan infrastruktur di daerah kepulauan tidak semakin melebar.
“Kami berharap ada dukungan penuh dari semua pihak. Masyarakat Meranti berhak mendapatkan akses infrastruktur yang layak dan aman,” katanya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik awal percepatan penanganan infrastruktur strategis di Kepulauan Meranti.
Perbaikan jembatan dan jalan provinsi dinilai sebagai kunci utama untuk membuka keterisolasian wilayah, menggerakkan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat kepulauan secara berkelanjutan.***
