Taktiknews.com, Pekanbaru – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau resmi merilis hasil Indeks Keterbukaan Informasi Anggaran (KIA) Tahun 2025 terhadap Pemerintah Provinsi Riau serta 12 pemerintah kabupaten/kota. Meski masih berada pada kategori tinggi, hasil penilaian menunjukkan adanya penurunan skor transparansi anggaran Pemprov Riau dibanding tahun sebelumnya.
Dalam laporan yang dipublikasikan FITRA Riau untuk periode November–Desember 2025, Pemprov Riau memperoleh nilai 0,70, masuk kategori keterbukaan tinggi karena mayoritas dokumen anggaran dinilai tersedia. Namun demikian, angka tersebut menurun cukup signifikan dari capaian tahun 2024 yang berada di angka 0,82, sehingga memunculkan catatan evaluatif terhadap konsistensi keterbukaan anggaran pemerintah daerah.
Menanggapi hasil tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menyatakan apresiasinya kepada FITRA Riau atas peran aktif lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan kebijakan fiskal daerah.
“Pemprov Riau mendukung penuh inisiatif FITRA Riau dalam melakukan penilaian keterbukaan informasi anggaran. Ini bagian dari kontrol publik yang sehat,” kata Syahrial Abdi, Kamis (22/1/2026).
Ia menilai, pemantauan yang dilakukan lembaga masyarakat sipil menjadi elemen penting dalam mencegah potensi penyimpangan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga komitmen moral pemerintah.
“Transparansi adalah prinsip yang harus dijalankan bersama. Saya pribadi juga sejalan dengan semangat keterbukaan itu,” ujarnya.
Syahrial Abdi menjelaskan, melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemprov Riau telah membuka akses publik terhadap berbagai data keuangan daerah. Informasi tersebut mencakup dokumen APBD, laporan keuangan pemerintah daerah, hingga data aset daerah yang disajikan melalui sistem e-keuangan yang dapat diakses masyarakat secara luas.
“Pemerintah tidak hanya menyediakan data, tetapi juga mendorong partisipasi publik agar pengelolaan keuangan daerah semakin akuntabel,” jelasnya.
Selain akses digital, Pemprov Riau juga membuka ruang dialog langsung bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan, baik melalui kanal resmi pemerintah maupun dengan mendatangi langsung kantor BPKAD.
Sementara itu, Koordinator FITRA Riau, Tarmizi, menegaskan bahwa indeks KIA disusun berdasarkan empat dimensi utama, yakni perencanaan pembangunan, proses penganggaran, ketersediaan dokumen anggaran, serta aspek pertanggungjawaban dan audit.
Ia berharap laporan tersebut dapat menjadi cermin objektif bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan aparat pengawasan internal.
“Penilaian ini bukan untuk menyudutkan, tetapi menjadi bahan evaluasi bersama agar transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah terus diperkuat secara berkelanjutan,” tutup Tarmizi.***
