Taktiknews.com, Pekanbaru – Pembahasan LKPJ Riau 2025 terus diperdalam DPRD Provinsi Riau melalui Panitia Khusus (Pansus) dengan memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (7/4/2026). Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penyusunan rekomendasi terhadap laporan pertanggungjawaban kepala daerah.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD Riau dan dipimpin Ketua Pansus Androy Aderianda. Ia meminta seluruh OPD memaparkan pelaksanaan program serta realisasi kegiatan selama tahun anggaran 2025 secara rinci.
Sejumlah OPD yang hadir antara lain Dinas Perhubungan, Biro Pemerintahan, Biro Umum, Biro Organisasi, BPBD, Dinas ESDM, Inspektorat, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dalam pemaparannya, Dinas Perhubungan menyebutkan mayoritas program telah berjalan dengan dukungan teknologi dan sumber daya yang tersedia, meskipun masih membutuhkan peningkatan di beberapa sektor.
Biro Pemerintahan melaporkan capaian kinerja yang telah memenuhi target, termasuk penyelesaian tunda bayar tahun 2024 yang direalisasikan pada 2025. BPBD juga menyampaikan hal serupa dengan menuntaskan kewajiban tunda bayar.
Sementara itu, Biro Umum dan Biro Organisasi menyatakan program berjalan baik, namun tetap memerlukan evaluasi lanjutan. Berbeda dengan itu, Dinas ESDM mengungkapkan masih adanya tunda bayar yang belum terselesaikan dan menjadi perhatian serius.
Dari sisi pengawasan, Inspektorat memastikan fungsi pengawasan internal berjalan optimal dengan capaian sesuai target. Sedangkan Dinas PUPR menjelaskan bahwa meski anggaran menurun, indikator kinerja utama tetap tercapai, termasuk peningkatan layanan infrastruktur, penyediaan air minum, pengembangan kawasan strategis, dan pengelolaan irigasi.
Wakil Ketua Pansus Indra Gunawan Eet bersama anggota lainnya menyoroti OPD yang masih menghadapi kendala dalam pencapaian target maupun penyelesaian kewajiban keuangan.
Rapat juga dihadiri anggota Pansus lainnya seperti Soniwati, Suyadi, Abdullah, Monang Eliezer Pasaribu, serta Sumardany Zirnata.
DPRD Riau menegaskan akan terus mendalami kinerja seluruh OPD sebagai dasar penyusunan rekomendasi yang komprehensif, guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Riau.***
