Taktiknews.com, Pekanbaru – DPRD Provinsi Riau menyepakati kelanjutan pembahasan Ranperda perlindungan perempuan dalam rapat paripurna, Senin (6/4/2026). Ranperda perlindungan perempuan Riau ini dinilai telah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam pembahasan, dewan menyoroti sejumlah catatan dari Kementerian Dalam Negeri, terutama terkait kemudahan akses pelaporan bagi korban kekerasan. Selain itu, penyediaan bantuan hukum serta penguatan mekanisme evaluasi dan pelaporan menjadi perhatian penting.
Kemendagri juga menekankan kewajiban penyampaian laporan tidak hanya kepada gubernur, tetapi juga kepada pimpinan DPRD sebagai bagian dari fungsi pengawasan. Pemerintah daerah turut didorong menetapkan batas waktu penyusunan Peraturan Gubernur sebagai aturan turunan dari Perda agar implementasi berjalan efektif.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, DPRD Provinsi Riau menyepakati Ranperda dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Pada agenda berbeda, rapat paripurna juga menetapkan perubahan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dari Fraksi Gerindra. Edi Basri dipindahkan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) ke Badan Anggaran, sementara Zulfadhli bergeser dari Badan Anggaran ke Bapemperda.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Riau Kaderismanto, didampingi Wakil Ketua Parisman Ihwan, Ahmad Tarmizi, dan Budiman Lubis. Hadir pula anggota dewan lintas fraksi serta jajaran Pemerintah Provinsi Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Syahrial Abdi bersama unsur Forkopimda.
Dengan rampungnya seluruh agenda, rapat paripurna DPRD Provinsi Riau resmi ditutup.***
