Taktiknews.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati langkah strategis berupa penambahan Transfer ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi terdampak banjir bandang di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kebijakan ini dinilai krusial untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan infrastruktur pascabencana yang sempat lumpuh.
Kesepakatan tersebut diambil melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI (Satgas Galapana) dalam rapat yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/2/2026).
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saan Mustopa, menegaskan bahwa tambahan TKD akan diberikan tidak hanya kepada pemerintah provinsi, tetapi juga menjangkau seluruh kabupaten dan kota di wilayah terdampak.
“DPR RI melalui Satgas Galapana mendorong agar tambahan transfer ke daerah bagi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat segera direalisasikan. Ini penting agar pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana bisa dipercepat,” ujar Saan saat menyampaikan hasil rapat.
Menurutnya, fokus utama pembahasan penanganan bencana kali ini adalah memperkuat dukungan fiskal lintas sektor. Selain TKD, DPR juga menyepakati penambahan dan realokasi anggaran kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Langkah realokasi anggaran dinilai sebagai solusi cepat agar perbaikan infrastruktur dasar tidak tertunda oleh siklus penganggaran tahunan. Dukungan anggaran ini diarahkan terutama ke sektor pekerjaan umum yang menjadi tulang punggung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Tambahan pembiayaan akan difokuskan pada pemulihan infrastruktur, mulai dari jalan dan jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan,” jelas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Dalam konteks ekonomi daerah, Saan menilai percepatan pemulihan infrastruktur akan berdampak langsung pada pergerakan logistik, aktivitas usaha, serta pemulihan daya beli masyarakat di wilayah terdampak banjir bandang.
Tak hanya itu, DPR RI juga memberi perhatian khusus pada sektor kesehatan. Satgas Galapana mendorong percepatan pencairan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk renovasi rumah tenaga kesehatan yang rusak akibat bencana, dengan total mencapai 8.747 unit.
“Kami mendorong agar pencairan anggaran renovasi rumah tenaga kesehatan bisa dipercepat, idealnya sebelum Idul Fitri, sehingga mereka dapat kembali bertugas dengan tenang dan optimal,” pungkas Saan.
Dengan tambahan TKD dan penguatan pembiayaan ini, DPR RI berharap pemulihan ekonomi Sumatra pascabencana dapat berjalan lebih cepat, berkelanjutan, serta mampu mengembalikan produktivitas masyarakat di daerah terdampak.***
