Taktiknews.com, Banda Aceh – DPR Serahkan Eksekusi Pemulihan Pascabencana ke Satgas Pemerintah setelah Rapat Koordinasi lanjutan antara Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI (Galapana) dan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi bentukan pemerintah digelar di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026). Rapat ini menandai peralihan fokus DPR dari koordinasi lapangan ke fungsi pengawasan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang digelar pada akhir Desember 2025 lalu. Dalam rapat itu, DPR menegaskan bahwa penanganan pascabencana di wilayah Sumatera kini dijalankan dalam skala nasional dan terpusat.
“Pemerintah sudah membentuk Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Mulai hari ini, satgas tersebut mengambil alih pelaksanaan kebijakan di lapangan,” ujar Dasco.
Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, penanganan pascabencana akan berada di bawah komando pemerintah pusat dan dikoordinasikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara itu, DPR RI melalui Satgas Galapana akan berperan mendampingi serta memastikan kebijakan berjalan sesuai sasaran.
“Satgas DPR akan menyertai, membantu koordinasi lintas sektor, lalu menyerahkan hasil koordinasi tersebut kepada Satgas Pemerintah untuk dieksekusi,” kata Dasco.
Ia menegaskan, setelah proses penyerahan koordinasi dilakukan, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI akan kembali pada tugas utama pengawasan dan penganggaran.
“Fungsi DPR tetap jelas, yakni melakukan pengawasan dan memastikan penggunaan anggaran berjalan tepat dan transparan,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri jajaran pimpinan dan anggota DPR RI lintas komisi, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam, Wakil Ketua Komisi IV Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi V Andi Iwan Darmawan, serta Anggota Komisi VI Kawendra Lukistian.
Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian memaparkan kondisi terkini wilayah terdampak bencana. Ia menyebut masih terdapat 12 daerah yang belum sepenuhnya pulih, tersebar di tiga provinsi.
“Di Aceh masih ada tujuh wilayah yang belum normal, Sumatera Utara lima wilayah, dan Sumatera Barat tiga wilayah,” ungkap Tito.
Rapat juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri PUPR Dody Hanggodo, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta perwakilan BNPB, BPKP, BP BUMN, hingga unsur Polri dan Brimob.
Rapat yang dimulai pukul 10.18 WIB tersebut difokuskan untuk mendengar laporan tindak lanjut hasil rapat sebelumnya, sekaligus memastikan seluruh kebijakan pemulihan pascabencana dijalankan secara terintegrasi dan terukur.***
