Taktiknews.com, Pekanbaru – Penyesuaian kebijakan fiskal nasional dinilai tidak menjadi hambatan bagi daerah untuk terus bergerak membangun. Justru sebaliknya, program prioritas pemerintah pusat disebut membuka peluang baru bagi daerah untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Bupati Siak Afni Zulkifli saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Provinsi Riau Tahun 2027 yang digelar di Ballroom Menara Dang Merdu, Bank Riau Kepri Syariah, Pekanbaru, Rabu (18/2/2026).
Afni mengungkapkan, dalam beberapa pekan terakhir dirinya aktif berkomunikasi dengan berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat untuk memahami arah kebijakan anggaran pemerintah. Dari hasil komunikasi tersebut, ia menegaskan bahwa yang terjadi di daerah bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan pergeseran fokus belanja.
“Kesimpulannya, daerah harus tetap optimistis. Tidak ada istilah anggaran dipotong, yang ada adalah pengalihan ke program prioritas nasional. Karena itu, kita wajib satu barisan mendukung agenda Presiden,” ujarnya.
Di hadapan para kepala daerah se-Provinsi Riau, Afni menyatakan dukungan penuh terhadap SF Hariyanto dalam mengawal implementasi program prioritas nasional di Riau. Menurutnya, program-program tersebut memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan menjadi instrumen penting menjaga laju pembangunan daerah.
“Dana daerah memang dialihkan untuk program nasional. Kami di kabupaten siap berada di belakang Pak Gubernur agar seluruh program prioritas Presiden benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Riau,” tegasnya.
Lebih lanjut, Afni mengungkap adanya peluang besar bagi daerah melalui skema dana perbantuan dari pemerintah pusat. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari DPR RI, dana perbantuan senilai sekitar Rp230 triliun telah disahkan dalam APBN 2026 dan dapat diakses oleh pemerintah daerah.
“Jika ini dikoordinasikan secara kuat di tingkat provinsi, dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendukung infrastruktur, pendidikan, dan sektor strategis lainnya,” jelas Afni.
Ia mengakui, mekanisme penyaluran dana perbantuan tersebut berbeda dengan skema Instruksi Presiden Jalan Daerah. Namun demikian, hal itu dinilainya sebagai sinyal kuat komitmen pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah.
“Kalau ini bisa kita akses bersama-sama, tentu akan menjadi kekuatan besar bagi seluruh kabupaten dan kota di Riau,” katanya.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa forum RKPD menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kabupaten/kota dengan kebijakan provinsi dan nasional. Ia menekankan bahwa RKPD 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan, serta pemeliharaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Tantangan kita ke depan adalah menggali potensi daerah secara maksimal. Kalau kita bekerja bersama, InsyaAllah pendapatan daerah pada 2027 bisa kita tingkatkan,” pungkasnya.***
