JAKARTA, TAKTIKNEWS.COM – Sebuah penghargaan pada dasarnya bukan sekadar benda yang dipajang di ruang kerja. Ia dapat menjadi cermin bahwa sebuah gagasan, ketika diterjemahkan menjadi kebijakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, layak mendapatkan apresiasi.
Hal itulah yang mewarnai capaian Pemerintah Provinsi Lampung dalam ajang detikSumatera Awards 2026. Pemprov Lampung meraih penghargaan Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji untuk kategori Inovasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia.
Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam acara yang berlangsung di Grand Ballroom Trans Hotel Jakarta, Jumat (28/8/2026) malam.
Penghargaan diserahkan oleh Pemimpin Redaksi detik.com, Ardhi Suryadhi.
Bagi pemerintah daerah, penghargaan semacam ini tentu bukan akhir dari sebuah perjalanan. Justru sebaliknya, apresiasi publik dapat menjadi pengingat bahwa inovasi pendidikan harus terus diuji melalui manfaat nyata yang diterima peserta didik dan masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Americo, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan apresiasi terhadap sejumlah program yang dijalankan Pemprov Lampung untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Alhamdulillah, Pemprov Lampung meraih penghargaan pada Anugerah Program Inovasi Pembangunan Terpuji untuk kategori Inovasi Pendidikan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang diberikan oleh detik.com,” kata Thomas saat dikonfirmasi, Jumat (28/8/2026).
Salah satu kebijakan yang menjadi bagian dari inovasi pendidikan tersebut adalah memastikan ijazah lulusan SMA dan SMK negeri tidak ditahan hanya karena persoalan tunggakan biaya pendidikan.
Kebijakan ini memiliki arti yang cukup sederhana, tetapi dampaknya bisa panjang. Ijazah bukan sekadar dokumen kelulusan. Bagi seorang anak muda, dokumen tersebut dapat menjadi pintu untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, mengikuti seleksi tertentu, maupun memenuhi berbagai persyaratan administrasi.
Pemprov Lampung juga menjalankan Program Kelas Cangkok bagi siswa dari wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebanyak 30 siswa mendapatkan kesempatan mengikuti pembelajaran selama satu tahun di SMAN 2 dan SMAN 9 Bandar Lampung. Selama mengikuti program tersebut, kebutuhan pendidikan mereka ditanggung pemerintah.
Di sisi lain, Pemprov Lampung menghapus uang komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB negeri. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) lebih dari Rp100 miliar melalui APBD 2026.
Inovasi pendidikan yang dikembangkan juga tidak hanya berbicara mengenai siswa yang masih berada di bangku sekolah.
Disdikbud Lampung menjalankan Program SMA Terbuka bagi anak usia 15 hingga 21 tahun yang sebelumnya putus sekolah. Gagasan dasarnya cukup penting: kesempatan memperoleh pendidikan semestinya tidak berhenti hanya karena seseorang pernah keluar dari sistem pendidikan formal.
Akses pendidikan juga diperluas kepada anak-anak yang berada di lembaga pemasyarakatan melalui kerja sama Pemprov Lampung dengan Ditjenpas Lampung.
Sementara di bidang pendidikan vokasi, pemerintah mengembangkan Kelas Migran Vokasi (KMV). Program tersebut diarahkan untuk membekali siswa dengan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan agar memiliki kesiapan bekerja secara legal dan profesional di luar negeri, antara lain ke Jepang dan Korea Selatan.
Pada 2026, lebih dari 8.000 siswa tercatat berminat mengikuti program tersebut. Setelah melalui proses seleksi, sebanyak 193 siswa dinyatakan lolos untuk mengikuti pelatihan.
Transformasi pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari perkembangan teknologi.
Pemprov Lampung mengembangkan aplikasi D-SMART untuk membantu pemetaan kemampuan akademik siswa. Aplikasi tersebut dimanfaatkan dalam asesmen literasi dan numerasi sekaligus membantu siswa kelas XII mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri.
Bagi masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau, Pemprov Lampung menjalankan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dengan komposisi 70 persen pembelajaran daring dan 30 persen tatap muka.
Program Lampung Mengajar juga terus dilanjutkan melalui penempatan pengajar muda di wilayah 3T. Peran para pengajar tersebut tidak sebatas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga diharapkan menjadi bagian dari proses pengembangan masyarakat di wilayah tempat mereka ditugaskan.
Dari sisi pelayanan publik, Disdikbud Lampung memperkuat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Berbagai layanan, mulai dari mutasi siswa, perizinan, validasi data guru hingga pengaduan masyarakat, diarahkan melalui satu pintu agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih sederhana dan terintegrasi.
Jika dilihat sebagai satu rangkaian, berbagai program tersebut menunjukkan bahwa inovasi pendidikan tidak selalu harus berbentuk teknologi canggih atau pembangunan fasilitas baru.
Kadang-kadang inovasi justru lahir dari keberanian menghilangkan hambatan yang selama ini dianggap biasa: persoalan akses, biaya, jarak, keterbatasan informasi, hingga kesempatan kedua bagi mereka yang pernah meninggalkan sekolah.
Penghargaan detikSumatera Awards 2026 menjadi apresiasi terhadap rangkaian kebijakan tersebut.
Namun, ukuran paling penting dari sebuah inovasi pada akhirnya bukanlah piala yang berada di atas meja, melainkan sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar mampu membuka lebih banyak pintu bagi anak-anak Lampung untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan.
Sebab pendidikan yang baik bukan hanya tentang berapa banyak anak yang masuk sekolah. Lebih jauh dari itu, pendidikan adalah tentang memastikan setiap anak memiliki kesempatan yang adil untuk menentukan masa depannya sendiri. (*/Fery)
