TaktikNews.com, Jakarta – Pemerintah Aceh mendukung penuh pelaksanaan Padat Karya Tunai (PKT) yang melibatkan sekitar 20 ribu warga terdampak banjir dan longsor. Program ini bertujuan mempercepat pemulihan wilayah pascabencana sekaligus memberikan penghasilan langsung bagi masyarakat setempat.
Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah (Kasatgaswil) Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa PKT merupakan solusi ganda: membersihkan lingkungan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
“Dengan sistem upah harian, warga terdampak bisa mendapat penghasilan, sementara lokasi terdampak bencana kembali bersih dan fungsional. Ini langkah nyata percepatan pemulihan sekaligus penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Safrizal, Selasa (10/2/2026).
Padat Karya Tunai bukan konsep baru di Aceh. Pada tsunami 2004, program serupa bernama “cash for work” diterapkan untuk melibatkan korban bencana membersihkan lumpur dan reruntuhan. Kini, PKT diterapkan di belasan kabupaten terdampak banjir dan longsor, meliputi Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Aceh Selatan.
Kasatgaswil Aceh menekankan, kedisiplinan dan keseriusan kerja warga akan memastikan dampak nyata bagi lingkungan dan percepatan pemulihan infrastruktur.
“Program ini diarahkan untuk membersihkan jalan lingkungan, drainase, persampahan, limbah, dan pekerjaan air bersih. Semuanya untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,” kata Safrizal.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Wida Nurfaida, menyebutkan pada tahun anggaran 2026, PKT di Aceh akan menyerap 20.394 tenaga kerja, dengan rincian, Sumber Daya Air: 18.345 orang, Bina Marga: 451 orang, Cipta Karya: 1.598 orang.
Wida menambahkan, kegiatan PKT telah dimulai dengan fokus pada pemeliharaan rutin jalan dan jembatan di Aceh Tamiang. Pendaftaran dibuka sejak 4 Februari 2026, dengan persyaratan utama: warga lokal, pria, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki KTP/KK atau surat keterangan domisili dari kepala desa setempat.
Program Padat Karya Tunai tidak hanya membantu percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. Dengan begitu, warga terdampak banjir dan longsor dapat kembali produktif, sekaligus mendukung pemulihan wilayah secara menyeluruh.
“PKT adalah contoh nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, memulihkan lingkungan dan memberdayakan ekonomi masyarakat pascabencana,” tutup Safrizal.***
