Taktiknews.com, Jakarta – Malam Natal 2025 di sebuah rumah kontrakan sederhana di kawasan Kalimalang, Cipinang, Jakarta Timur, berlangsung tanpa hiruk-pikuk. Tidak ada pohon Natal besar, hanya lilin kecil di atas meja makan. Maria (38) dan dua anaknya duduk berhadapan, menunggu sosok kepala keluarga yang hanya bisa hadir lewat panggilan video.
Suaminya, Anton, adalah buruh bangunan yang merantau di Surabaya. Biasanya, Natal dan Tahun Baru menjadi satu-satunya kesempatan bagi mereka untuk berkumpul. Namun tahun ini, rencana itu kandas. Harga tiket transportasi melonjak tajam, sementara jatah cuti tak bisa diperpanjang.
“Kami sudah hitung semuanya. Kalau nekat pulang, kebutuhan hidup bulan depan pasti terganggu,” kata Maria lirih dilansir dari Platform media DPR RI.
Keputusan untuk tidak mudik bukan karena tidak rindu, melainkan karena keterbatasan ekonomi yang semakin menekan.
Fenomena yang dialami keluarga Maria bukan kasus tunggal. Selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, banyak keluarga pekerja memilih bertahan di perantauan karena biaya transportasi yang melambung.
Harga tiket pesawat dan bus antarkota dilaporkan naik drastis sejak jauh hari. Tiket kereta api pun ludes lebih cepat dari biasanya. Bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, kondisi ini praktis menutup peluang pulang kampung.
Rina (27), pekerja ritel di Bandung, mengaku harus merayakan Tahun Baru sendirian untuk pertama kalinya. “Biasanya saya pulang ke Garut. Tapi tiket bus tahun ini hampir dua kali lipat. Akhirnya saya cuma kirim uang ke rumah,” ujarnya.
Pilihan tersebut menjadi dilema pahit: memenuhi kebutuhan emosional keluarga atau menjaga stabilitas ekonomi setelah libur usai.
Dampak sosial dari mahalnya tiket sering kali tak terlihat dalam statistik. Anak-anak menjadi pihak yang paling senyap menanggung rindu.
Samuel (9), putra Maria, mencoba memahami keadaan dengan caranya sendiri. “Papa kerja jauh supaya kita bisa sekolah,” katanya polos.
Psikolog keluarga menilai, momen kebersamaan seperti Natal dan Tahun Baru memiliki nilai emosional yang besar bagi anak. Ketidakhadiran orang tua, meski dipahami secara logis, tetap meninggalkan kekosongan batin.
Namun, banyak keluarga tak punya pilihan selain bertahan dan merayakan hari besar dengan cara sederhana.
Di tengah pemberitaan soal kepadatan bandara, terminal, dan jalur mudik, ada kelompok masyarakat yang nyaris tak terdengar: mereka yang gagal pulang. Mereka tidak tercatat dalam grafik pergerakan penumpang, tetapi dampaknya nyata di ruang keluarga.
Bagi Maria, kebijakan transportasi saat Nataru bukan sekadar urusan teknis. “Rasanya langsung ke rumah. Ke meja makan. Ke anak-anak,” katanya.
“Kami tidak menuntut tiket super murah. Cukup terjangkau saja, supaya bisa pulang,” tambahnya.
Isu ini turut mendapat perhatian wakil rakyat. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, menilai lonjakan harga tiket saat Nataru bukan persoalan sepele.
“Bagi banyak keluarga, mudik Natal dan Tahun Baru bukan wisata, tapi kebutuhan batin untuk bertemu orang tua dan anak. Ketika tiket tak terjangkau, yang hilang bukan hanya perjalanan, tetapi kebersamaan,” ujar Cucun.
Ia menegaskan, negara tidak boleh menutup mata terhadap dampak sosial kebijakan transportasi musiman.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat yang memilih tidak pulang karena biaya. Ini harus menjadi catatan serius agar pengawasan kebijakan transportasi lebih berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Menurut Cucun, kehadiran negara seharusnya terasa justru pada momen-momen paling personal dalam kehidupan masyarakat.
“Tugas negara bukan hanya mengatur lalu lintas dan arus kendaraan, tetapi memastikan akses pulang kampung tetap adil dan manusiawi bagi semua,” pungkasnya.
Di rumah kontrakan kecil itu, malam Natal ditutup dengan doa sederhana: kesehatan, pekerjaan yang cukup, dan harapan bisa berkumpul kembali tahun depan.
Mudik mungkin tertunda. Namun bagi keluarga seperti Maria, harapan untuk pulang bersama tetap mereka simpan—menunggu saat negara benar-benar hadir di saat yang paling mereka butuhkan.***
