Taktiknews.com, Pekanbaru – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah merancang langkah besar untuk memperkuat “otot” finansial Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Melalui pertemuan strategis di Kantor Gubernur Riau pada Jumat (27/3/2026), wacana penambahan penyertaan modal kembali bergulir.
Namun, di balik ambisi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), muncul pertanyaan krusial: sejauh mana perusahaan pelat merah ini mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikucurkan rakyat?
Bukan sekadar formalitas, pembahasan kali ini terasa lebih tajam. Pemprov Riau tak ingin lagi sekadar memberi modal tanpa hasil yang sepadan.
Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menekankan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari manajemen investasi daerah yang harus lebih optimal dan terukur.
Evaluasi terhadap kinerja masa lalu menjadi “syarat mati” sebelum penambahan modal disetujui.
Pemprov menyadari bahwa BUMD seringkali berada di zona nyaman, sehingga dibutuhkan pengawasan yang lebih agresif.
“Kami tidak ingin langkah ini hanya menjadi rutinitas anggaran. Penambahan modal harus didasari kajian yang sangat matang.
Manfaatnya harus jelas bagi daerah, bukan sekadar memperpanjang nafas perusahaan yang tidak produktif,” tegas M. Job Kurniawan kepada tim Taktiknews.com.
Isu utama yang menonjol dalam pertemuan ini adalah bagaimana BUMD Riau bisa naik kelas. Di tahun 2026, persaingan usaha tidak lagi terbatas antar-daerah, melainkan sudah merambah ke kancah nasional bahkan internasional.
Tanpa struktur permodalan yang kuat, BUMD Riau dikhawatirkan hanya akan menjadi penonton di rumah sendiri.
BUMD dituntut keluar dari bisnis konvensional dan mulai merambah sektor-sektor strategis yang berbasis teknologi dan keberlanjutan.
Suntikan dana harus dibarengi dengan perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemprov Riau mendorong penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang tanpa kompromi.
Menurut M. Job, BUMD harus mampu berdiri sebagai motor penggerak ekonomi, bukan justru menjadi beban APBD.
“Struktur permodalan yang sehat akan membuat BUMD lebih kompetitif. Jika modalnya kuat, mereka bisa mengambil peluang usaha yang lebih besar, yang pada akhirnya akan kembali ke kas daerah dalam bentuk dividen atau PAD,” tambahnya.
Salah satu poin yang ditekankan secara lantang dalam rapat tersebut adalah aspek akuntabilitas. Pemprov Riau memberikan peringatan keras bahwa setiap dana yang dialokasikan akan diawasi secara berkala.
Hal ini merupakan respons terhadap kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan wewenang atau inefisiensi anggaran di tubuh perusahaan daerah.
“Pengawasan tidak lagi dilakukan di akhir tahun saja. Kami akan melakukan evaluasi berkala. Akuntabilitas adalah harga mati. Jangan sampai ada penyimpangan, karena ini adalah uang rakyat yang harus kembali manfaatnya kepada masyarakat Riau,” jelas M. Job dengan nada tegas.
Langkah Pemprov Riau ini sebenarnya merupakan respons terhadap fluktuasi ekonomi global yang berdampak pada pendapatan sektor migas.
Riau harus mulai beralih dari ketergantungan sumber daya alam menuju kemandirian ekonomi melalui perusahaan-perusahaan daerahnya.
Namun, tantangan besar menanti. Berdasarkan catatan Taktiknews.com, beberapa BUMD di Riau masih berjuang dengan masalah internal, mulai dari hutang lama hingga birokrasi yang gemuk.
Penambahan modal tanpa reformasi birokrasi internal BUMD ibarat menuangkan air ke dalam ember bocor.
Oleh karena itu, kebijakan penambahan modal tahun 2026 ini harus dilihat sebagai “kontrak politik” antara Pemprov dan pengelola BUMD.
Jika kinerja tidak membaik setelah modal ditambah, maka restrukturisasi total atau bahkan likuidasi harus menjadi opsi yang berani diambil oleh Gubernur.
Jika rencana ini berjalan sesuai koridor, dampaknya akan terasa langsung oleh masyarakat.
PAD yang meningkat berarti ketersediaan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Bumi Lancang Kuning.
“Kami berharap langkah ini menjadi titik balik. BUMD yang sehat adalah cermin daerah yang kuat. Kontribusi nyata mereka sangat kami tunggu untuk mempercepat pembangunan daerah di sisa tahun 2026 ini,” pungkas M. Job Kurniawan menutup pembicaraan.
Melalui diskusi mendalam ini, Pemprov Riau optimis bahwa dengan data yang akurat dan perencanaan yang terukur, penambahan modal ini bukan lagi sebuah risiko, melainkan sebuah investasi cerdas untuk masa depan Riau yang lebih gemilang.***
