Taktiknews.com, Jakarta – PDIP Tegas Tolak Pilkada Lewat DPRD, Ganjar: Hak Pilih Harus Tetap di Tangan Rakyat menjadi sikap resmi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyikapi kembali menguatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Ganjar Pranowo, menegaskan bahwa partainya tidak bergeser sedikit pun dari komitmen untuk mempertahankan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
“Posisi PDIP sudah jelas, tegas, dan konsisten sejak awal. Tidak ada perubahan sikap,” ujar Ganjar dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).
Ganjar menjelaskan, wacana pengembalian sistem Pilkada melalui DPRD sejatinya merupakan perdebatan lama yang pernah terjadi sebelum era Reformasi. Pada masa itu, kepala daerah memang dipilih oleh parlemen daerah, namun praktik tersebut dinilai jauh dari aspirasi publik.
Menurutnya, gelombang Reformasi 1998 menjadi titik balik penting demokrasi Indonesia, di mana masyarakat secara luas menuntut hak untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Aspirasi tersebut kemudian diwujudkan dalam kebijakan negara.
“Pilkada langsung lahir dari kehendak rakyat. Itu bukan sekadar pilihan sistem, tetapi bagian dari perjuangan demokrasi,” kata Ganjar.
Ia mengingatkan bahwa dalam perjalanan regulasi, sempat terjadi tarik-menarik kebijakan. Namun pada akhirnya, pemerintah di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Pilkada langsung melalui penerbitan Perppu yang kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.
Tak hanya itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu, sehingga mekanismenya harus dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
Berdasarkan landasan historis, hukum, dan konstitusional tersebut, Ganjar menilai upaya menghidupkan kembali Pilkada lewat DPRD justru berpotensi memundurkan kualitas demokrasi dan membuka kembali perdebatan yang sebenarnya telah selesai.
“Kalau dasarnya sudah jelas secara konstitusi, maka tidak perlu lagi mengulang perdebatan yang sama. Sikap PDI Perjuangan tetap: Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat,” tegasnya.
PDIP, lanjut Ganjar, memandang pemilihan langsung sebagai sarana kontrol rakyat terhadap pemimpinnya sekaligus instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas pemerintahan daerah.***
