Taktiknews.com, Pekanbaru – Kritik keras dilontarkan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Ia menilai lemahnya kepemimpinan kepala dinas menjadi akar persoalan stagnannya pendapatan daerah hingga buruknya pengelolaan infrastruktur.
Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya itu menegaskan, birokrasi merupakan mesin utama jalannya pemerintahan. Namun, mesin tersebut tidak akan bergerak optimal tanpa kepemimpinan yang kuat dan terarah.
“Leadership itu bukan sekadar jabatan. Harus mampu menggerakkan, memberi arah, dan memastikan program berjalan konsisten. Kalau pucuk pimpinannya lemah, bawahannya ikut kehilangan arah,” ujar Edi di Pekanbaru, Jumat (20/2/2026).
Edi mengaitkan lemahnya kepemimpinan OPD dengan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, ketidakmampuan mengeksekusi program prioritas berdampak langsung pada kondisi fiskal Riau.
Ia bahkan mengingatkan kembali defisit anggaran yang pernah menyentuh angka Rp2,2 triliun. Kondisi tersebut, kata dia, menjadi alarm keras bahwa perencanaan tanpa eksekusi yang matang hanya akan menjadi dokumen tanpa hasil nyata.
“Kalau manajemen tidak solid, target dalam RPJMD hanya akan jadi angka-angka di atas kertas,” tegasnya.
Sorotan tajam juga diarahkan pada penanganan kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) yang dinilai belum tuntas. Edi menyebut koordinasi antarinstansi seperti Dinas Perhubungan, PUPR, hingga aparat lalu lintas masih terjebak ego sektoral.
Ia menilai belum ada pihak yang benar-benar mengambil tanggung jawab penuh dalam pengawasan dan penindakan truk bermuatan berlebih tersebut.
“Semua merasa punya kewenangan, tapi ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab, tidak ada yang siap,” katanya.
Dampak dari lemahnya koordinasi dan pengawasan itu terlihat pada kondisi jalan provinsi. Edi mengungkapkan, banyak ruas jalan yang baru diperbaiki justru rusak dalam hitungan bulan akibat dilalui kendaraan ODOL.
Menurutnya, umur teknis jalan yang seharusnya bisa bertahan hingga tiga tahun, justru tak sampai setengah tahun sudah kembali berlubang.
“Anggaran ratusan miliar habis untuk tambal sulam yang berulang. Ini pemborosan yang tidak boleh terus terjadi,” tegas legislator asal daerah pemilihan Kampar tersebut.
Kritik Komisi III ini menjadi sinyal kuat bagi Pemprov Riau untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kepala OPD. Edi menilai, pembenahan tidak cukup pada tataran teknis, melainkan harus dimulai dari perbaikan manajemen dan kepemimpinan.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat koordinasi, meningkatkan PAD, serta menghentikan kebocoran anggaran akibat perencanaan yang tidak efektif.
Isu lemahnya leadership birokrasi ini dinilai bukan sekadar persoalan internal, tetapi menyangkut masa depan pembangunan dan stabilitas keuangan Provinsi Riau.***
