Taktiknews.com, Pekanbaru – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau mengawali tahun kerja 2026 dengan langkah tegas dan terukur. Melalui penandatanganan Perjanjian Kinerja serta Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI), Kanwil Kemenkum Riau menyatakan kesiapan penuh menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan strategis tersebut digelar di Ruang Serbaguna Ismail Saleh, Senin (19/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan.
Penandatanganan turut diikuti Kepala Divisi P3H Yeni Nel Ikhwan, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Febri Mujiono, serta jajaran pejabat struktural dan seluruh pegawai, mulai dari pejabat fungsional, pelaksana, PPPK, CPNS hingga peserta magang.
Langkah ini menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi komitmen nyata untuk menghadirkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Tahun 2026 diproyeksikan sebagai momentum percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkum Riau.
Dalam arahannya, Rudy Hendra Pakpahan menegaskan bahwa capaian tahun sebelumnya harus dijadikan modal untuk melompat lebih jauh. Ia menilai tantangan ke depan menuntut perubahan cara kerja yang lebih adaptif, inovatif, dan berorientasi hasil.
“Tahun 2026 bukan sekadar kelanjutan, tetapi titik awal untuk target yang lebih tinggi. Evaluasi tahun 2025 menunjukkan bahwa kita harus lebih responsif terhadap perubahan dan konsisten memberikan layanan hukum yang berkualitas,” tegas Rudy.
Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran agar segera menyusun strategi konkret, membuka ruang inovasi, serta menetapkan sasaran kerja yang lebih progresif.
Menurutnya, kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang transparan dan birokrasi yang benar-benar melayani masyarakat.
Perjanjian kinerja yang ditandatangani tersebut menjadi kontrak moral dan profesional bagi seluruh pegawai Kanwil Kemenkum Riau. Setiap program dan target kerja dituntut untuk dijalankan secara terukur, bertanggung jawab, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
Dengan semangat WBBM 2026, Kanwil Kemenkum Riau optimistis mampu memperkuat transformasi layanan hukum yang lebih mudah diakses, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani di Provinsi Riau.***
