Taktiknews.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Fauzan Khalid, menekankan pentingnya pemerintah menetapkan tenggat waktu jelas untuk proses rekonstruksi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, target dua tahun realistis untuk memulihkan fasilitas publik dan mengembalikan aktivitas masyarakat ke kondisi normal.
Pernyataan ini disampaikan Fauzan saat mengikuti Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama mitra kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026) dikutip dari media DPR RI .
Politisi Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, pemulihan fisik yang berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat tidak boleh berjalan lambat atau tanpa target yang jelas.
“Sebagai Ketua Satgas Penanganan Bencana, Kementerian Dalam Negeri perlu menetapkan garis waktu yang pasti. Fokus utama adalah rekonstruksi fasilitas yang langsung menyentuh masyarakat. Dua tahun menurut saya waktu yang masuk akal untuk diselesaikan,” ujar Fauzan.
Fauzan juga menekankan pentingnya validasi data penerima bantuan perumahan. Berdasarkan pengalamannya menangani dampak gempa Lombok, ia mengingatkan bahwa pengawasan dari pemerintah pusat tidak boleh sepenuhnya diserahkan ke pemerintah daerah.
Hal ini untuk mencegah masalah administrasi yang dapat menghambat penyaluran bantuan.
“Pengalaman gempa Lombok menunjukkan banyak pembangunan perumahan gagal karena data dan administrasi tidak tepat. Supervisi hanya sampai tingkat provinsi, padahal seharusnya kementerian bahkan BPKP bisa ikut terlibat, apalagi ini melibatkan tiga provinsi sekaligus,” jelas Fauzan.
Selain itu, Fauzan mendesak agar rehabilitasi dan rekonstruksi memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Ia menyarankan proyek fisik, seperti pembangunan pasar dan sarana umum, memprioritaskan tenaga kerja serta sumber daya dari masyarakat setempat.
“Dalam proses rekonstruksi, lebih baik masyarakat lokal banyak dilibatkan. Jangan semua dari luar. Ini akan membantu kebangkitan ekonomi di daerah terdampak,” pungkasnya.***
