Taktiknews.com, Jayapura – Upaya memperkuat ketahanan energi di Papua terus didorong pemerintah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meminta PT Pertamina Patra Niaga meningkatkan kapasitas tangki timbun bahan bakar minyak (BBM) dan avtur di wilayah Papua guna menjamin stabilitas pasokan dan efisiensi distribusi energi.
Langkah ini dinilai strategis mengingat kondisi geografis Papua yang menantang serta meningkatnya kebutuhan energi seiring pemekaran wilayah administrasi dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Anggota BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan bahwa infrastruktur penyimpanan energi memegang peran penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM di kawasan Indonesia Timur.
“Papua memiliki tantangan geografis yang tidak sederhana, mulai dari wilayah pegunungan hingga akses distribusi yang sangat bergantung pada cuaca. Penambahan kapasitas tangki timbun menjadi kebutuhan mendesak,” ujar Erika, Minggu (28/12/2025).
Menurut Erika, kapasitas penyimpanan yang memadai tidak hanya berdampak pada keamanan pasokan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap efisiensi biaya logistik energi. Dengan stok yang lebih besar, risiko gangguan distribusi dapat ditekan, sehingga fluktuasi pasokan dan harga bisa diminimalkan.
“Papua kini terbagi menjadi enam provinsi. Artinya, kebutuhan BBM meningkat signifikan dan harus diimbangi dengan cadangan yang cukup agar roda ekonomi tidak terganggu,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa memasuki musim hujan, distribusi energi di kawasan timur Indonesia cenderung menghadapi hambatan operasional. Kondisi ini menuntut pengelolaan stok yang lebih kuat dan terencana.
Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga menyatakan kesiapan dalam menjaga keandalan pasokan energi, khususnya selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya diikuti lonjakan konsumsi.
Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso memastikan bahwa ketersediaan BBM dan avtur di Papua, khususnya di Jayapura, masih dalam kondisi aman hingga awal 2026.
“Kami mencatat konsumsi energi di Papua mengalami peningkatan lebih tinggi dibandingkan beberapa wilayah lain. Namun saat ini stok dalam kondisi terkendali dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Tahun Baru,” ungkap Alimuddin.
Penguatan infrastruktur energi dinilai menjadi kunci bagi pertumbuhan ekonomi Papua. Ketersediaan BBM dan avtur yang stabil berpengaruh langsung terhadap aktivitas transportasi, logistik, industri, hingga harga barang kebutuhan pokok.
BPH Migas menegaskan, sinergi antara regulator dan badan usaha harus terus diperkuat agar pembangunan ekonomi di Papua tidak terhambat oleh persoalan energi.
“Ketahanan energi adalah fondasi pembangunan. Tanpa pasokan yang andal, aktivitas ekonomi dan pelayanan publik akan terganggu,” pungkas Erika.***
