Taktiknews.com, Pekanbaru – Memasuki awal tahun 2026, Pemerintah Provinsi Riau dihadapkan pada tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah. Fokus utama kini diarahkan pada penuntasan program prioritas, seiring kondisi fiskal yang masih dalam tahap pemulihan pascadefisit anggaran.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib bekerja lebih disiplin dan selektif. Ia meminta setiap program dan kegiatan tahun anggaran 2026 benar-benar disesuaikan dengan tingkat urgensi serta kemampuan keuangan daerah.
Menurutnya, tidak ada lagi ruang untuk proyek yang tidak mendesak atau berpotensi membebani APBD. Seluruh kebijakan harus dilandasi sikap realistis dan tanggung jawab bersama.
“Tahun 2026 ini kita harus fokus menyelesaikan kegiatan prioritas. Semua sudah dibahas dan disepakati bersama, mulai dari Sekda, kepala OPD, hingga inspektorat. Kalau sudah sepakat, itu yang harus dijalankan,” ujar SF Hariyanto saat memberikan arahan di Kantor Gubernur Riau, Senin (5/1/2026).
Ia mengingatkan agar kesepakatan yang telah ditetapkan tidak berubah di tengah jalan. Plt Gubri secara tegas melarang OPD membuka kembali peluang lelang tambahan terhadap kegiatan yang sudah disepakati karena berisiko memicu pembengkakan anggaran.
“Jangan nanti karena ada celah, kegiatan yang sudah disepakati malah dilelang lagi. Kalau itu terjadi, anggaran bisa bengkak dan keuangan daerah semakin berat,” tegasnya.
Dalam situasi fiskal yang belum sepenuhnya stabil, SF Hariyanto menekankan pentingnya kebersamaan dan kejujuran seluruh jajaran pemerintahan. Ia menilai dua hal tersebut menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan defisit yang masih membayangi Pemprov Riau.
“Kita sedang dalam kondisi keprihatinan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kebersamaan dan kejujuran. Kalau itu dijaga, saya yakin persoalan defisit ini bisa kita selesaikan tanpa kegaduhan,” ungkapnya.
Terkait pendapatan daerah, Plt Gubernur menyatakan optimistis target APBD Riau 2026 sebesar Rp8,3 triliun dapat tercapai. Target tersebut dinilai realistis, asalkan seluruh perangkat daerah bekerja maksimal dan sinergi lintas sektor terus diperkuat.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemprov Riau telah menjalin komunikasi intensif dengan sejumlah mitra strategis dan pihak ketiga, termasuk perusahaan besar yang beroperasi di wilayah Riau, guna mendukung pencapaian target pendapatan daerah.
“Target pendapatan sudah kita tetapkan di angka Rp8,3 triliun. Insyaallah bisa tercapai karena kita sudah berkomunikasi dengan pihak ketiga, seperti PHR dan lainnya,” jelasnya.
SF Hariyanto menambahkan, optimalisasi potensi daerah harus dilakukan secara profesional, transparan, dan terukur. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat bekerja lebih keras demi menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Riau.
“Kalau kita konsisten dan bekerja sungguh-sungguh, hasilnya pasti bisa kita raih,” pungkasnya.***
