Taktiknews.com, Pekanbaru – Upaya pemulihan pascabanjir di Provinsi Aceh kini memasuki fase penting. Pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai merealisasikan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Pada tahap awal, 600 unit huntara telah berhasil dibangun dan siap dimanfaatkan.
Kepala Badan Pengelola BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyebut pembangunan huntara menjadi bukti kehadiran negara dalam membantu masyarakat bangkit dari bencana.
“Negara tidak boleh absen saat masyarakat tertimpa musibah. Hunian sementara ini kami harapkan menjadi tempat tinggal yang aman, layak, dan mendukung proses pemulihan warga,” kata Dony saat meninjau lokasi pembangunan, Selasa (30/12/2025) dilansir dari Anatar Riau.
Ia menjelaskan, pembangunan huntara tidak hanya mengejar kecepatan, tetapi juga memperhatikan kualitas lingkungan. Kawasan hunian dirancang terintegrasi dengan fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, ruang bermain anak, fasilitas umum, serta akses jalan dan konektivitas agar aktivitas warga tetap berjalan selama masa transisi.
Menurut Dony, 600 unit huntara tersebut merupakan langkah awal dari rencana jangka menengah yang menargetkan pembangunan hingga 15 ribu unit hunian di berbagai wilayah terdampak bencana di Indonesia, termasuk Aceh.
“Pembangunan akan dilakukan bertahap. Kami menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan kesiapan lahan yang disiapkan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengungkapkan bahwa dampak banjir meluas hampir ke seluruh wilayah provinsi. Dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak, sedikitnya tujuh daerah mengalami kerusakan berat, sehingga memerlukan penanganan cepat dan kolaboratif.
“Kami mengapresiasi percepatan pembangunan huntara ini. Pekerjaan dilakukan siang dan malam tanpa henti. Kami berharap pembangunan hunian sementara berjalan seiring dengan proses pemulihan infrastruktur dan sosial masyarakat,” tutur Fadhlullah.
Ia menambahkan, pemerintah daerah telah diminta menyiapkan lahan dari berbagai sumber, baik milik kabupaten, provinsi, maupun pihak lain, agar pembangunan tahap lanjutan bisa segera direalisasikan.
Hal senada disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol (Purn) Drs. Armia Pahmi, MH, yang menyebut dampak kerusakan di wilayahnya tergolong sangat parah. Berdasarkan pendataan sementara, lebih dari 14 ribu rumah terdampak, dengan sekitar 8 ribu unit mengalami kerusakan berat.
“Untuk rumah yang rusak berat, opsi relokasi sangat memungkinkan. Karena itu, pembangunan hunian sementara menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat tidak terlalu lama berada dalam kondisi darurat,” jelas Armia.
Ia juga menegaskan pentingnya kelengkapan data penerima bantuan agar program pemulihan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Pembangunan huntara tahap awal ini melibatkan sinergi berbagai BUMN, di antaranya BUMN Karya, Himbara, PLN, Pertamina, dan Telkom, dengan dukungan penyediaan lahan dari PTPN Grup. Kolaborasi tersebut memungkinkan percepatan pembangunan sekaligus penyediaan infrastruktur dasar dan utilitas pendukung.
Program ini menjadi bagian dari upaya terpadu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk memastikan warga terdampak banjir dapat segera menempati hunian sementara yang aman, nyaman, dan manusiawi, sembari menunggu proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen.***
