Taktiknews.com, Pekanbaru – Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPR menuai penolakan keras dari PDI Perjuangan.
Fraksi PDIP DPRD Kota Pekanbaru menegaskan sikap partai yang tetap konsisten mempertahankan pemilihan langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam demokrasi.
Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PDIP, Tekad Abidin, menegaskan bahwa mekanisme pemilihan langsung dengan prinsip one man one vote adalah pilihan politik yang tidak bisa ditawar.
Menurutnya, sistem tersebut merupakan bentuk paling nyata dari demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
“Sejak awal, sikap PDI Perjuangan jelas dan tidak berubah. Hak memilih pemimpin adalah milik rakyat, bukan dialihkan ke lembaga perwakilan,” kata Tekad, Kamis (15/1/2026).
Ia menyebut, komitmen tersebut berlaku secara nasional hingga ke daerah. PDIP, kata dia, akan tetap berdiri bersama masyarakat untuk menjaga ruang partisipasi publik dalam menentukan pemimpin, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Tekad menegaskan, pemilihan langsung merupakan amanat konstitusi yang harus dijaga. Upaya mengubah mekanisme Pilkada dinilai berpotensi mereduksi hak politik warga negara.
“Kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Demokrasi tidak boleh mundur hanya karena alasan teknis atau kepentingan jangka pendek,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pemilu langsung merupakan capaian penting reformasi demokrasi Indonesia, yang mulai diterapkan secara luas pada masa pemerintahan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.
Kebijakan tersebut dinilainya sebagai langkah visioner yang memperkuat legitimasi kepemimpinan hasil pilihan rakyat.
“Pemilu langsung adalah tonggak sejarah demokrasi kita. Ini bukan sekadar sistem, tetapi nilai yang harus dijaga,” ujarnya.
Menanggapi alasan tingginya biaya politik yang kerap dijadikan dalih perubahan sistem, Tekad menilai persoalan itu tidak tepat jika dibebankan pada mekanisme pemilihan langsung.
Menurutnya, akar masalah justru terletak pada lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pemilu.
Ia menekankan perlunya penguatan lembaga pengawas seperti Bawaslu, termasuk mempertegas sanksi terhadap pelanggaran, khususnya praktik politik uang.
“Kalau biaya politik mahal, solusinya adalah memperketat pengawasan dan penegakan aturan. Jangan justru mengorbankan hak rakyat untuk memilih,” katanya.
Tekad menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kualitas demokrasi.
Negara, kata dia, harus hadir dengan memperbaiki tata kelola pemilu agar lebih jujur, adil, dan berintegritas.
“Demokrasi memang punya biaya, tapi nilainya jauh lebih besar. Jangan sampai alasan efisiensi malah mencederai hak konstitusional warga,” pungkasnya.
Di akhir pernyataannya, Tekad memastikan seluruh kader PDI Perjuangan akan tetap solid dan tegak lurus terhadap garis perjuangan partai, dengan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama yang tidak bisa dikompromikan.***
