TaktikNews.com, Dumai – omisi XIII DPR RI menegaskan komitmen politik negara dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyelundupan manusia di wilayah pesisir Dumai. Isu tersebut menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai, Kamis (5/2/2026).
Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menyatakan, Dumai merupakan wilayah strategis nasional yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan lintas negara. Kondisi geografis yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka menjadikan Dumai titik krusial dalam agenda politik keamanan dan kedaulatan negara.
“TPPO dan penyelundupan manusia di Dumai bukan sekadar persoalan teknis keimigrasian, tetapi menyangkut tanggung jawab negara dalam melindungi warga dan menjaga kedaulatan wilayah,” tegas Maruli.
Menurut legislator Partai Golkar tersebut, DPR RI menjalankan fungsi konstitusional pengawasan untuk memastikan kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian dan pengamanan perbatasan berjalan efektif dan terintegrasi.
Ia menilai, tingginya aktivitas ilegal melalui jalur laut nonresmi menunjukkan perlunya keputusan politik yang kuat untuk memperkuat sistem pengawasan di wilayah perbatasan, termasuk dukungan anggaran dan regulasi lintas kementerian/lembaga.
“Tidak cukup hanya mengandalkan Imigrasi. Negara harus hadir secara utuh melalui kebijakan terpadu, satgas lintas sektor, dan sinergi antara Imigrasi, Polri, serta TNI AL,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi XIII DPR RI juga menyoroti data pelanggaran keimigrasian yang disampaikan Kantor Imigrasi Dumai. Selama lima tahun terakhir, mayoritas kasus didominasi oleh perlintasan ilegal WNI dan WNA, termasuk pekerja migran nonprosedural yang memanfaatkan jalur laut sebagai akses keluar-masuk Indonesia.
Maruli mengapresiasi kinerja jajaran Imigrasi Dumai yang dinilai tetap menjalankan fungsi pengawasan meski dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi alasan lemahnya pengawasan negara.
“Ini menjadi catatan politik bagi kami di DPR. Penguatan kelembagaan dan anggaran Imigrasi di wilayah strategis seperti Dumai harus menjadi prioritas nasional,” katanya.
Komisi XIII DPR RI memastikan hasil kunjungan kerja ini akan dibawa ke pembahasan di tingkat pusat, baik dalam forum DPR maupun koordinasi dengan pemerintah. Fokusnya adalah penguatan kebijakan pengawasan perbatasan, keberlanjutan satgas TPPO, serta peningkatan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia.
“Pemberantasan TPPO adalah agenda politik negara. DPR akan memastikan pemerintah hadir secara serius dan berkelanjutan,” pungkas Maruli.***
