Taktiknews.com, Meranti – Kabar kepastian pembangunan infrastruktur akhirnya mulai terang bagi masyarakat Kepulauan Meranti. Pemerintah Provinsi Riau memastikan pembangunan Jembatan Selat Akar akan dimulai pada tahun 2026, sementara Jembatan Panglima Sampul masih terus diperjuangkan agar dapat dikerjakan melalui APBD Perubahan 2026 atau paling lambat 2027.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, usai melakukan pertemuan langsung dengan Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, di Kantor DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, Rabu (21/1/2026).
Bupati Asmar menjelaskan, sejak awal Pemkab Meranti telah mengusulkan pembangunan dua jembatan penghubung vital, yakni Jembatan Selat Akar dan Jembatan Panglima Sampul. Bahkan, kedua proyek tersebut sempat masuk dalam perencanaan anggaran dengan nilai masing-masing sekitar Rp30 miliar dan Rp50 miliar.
“Namun kondisi keuangan daerah saat ini tidak ideal. Efisiensi anggaran membuat Pemprov Riau baru mampu merealisasikan satu jembatan lebih dulu, yaitu Jembatan Selat Akar,” ujar Asmar.
Meski demikian, Asmar menegaskan Pemkab Meranti tidak akan berhenti memperjuangkan Jembatan Panglima Sampul, mengingat jembatan tersebut merupakan akses utama masyarakat yang saat ini sudah roboh dan sangat mengganggu aktivitas warga.
“Tadi sudah kami sampaikan langsung ke Ketua DPRD Provinsi Riau. Harapan kami, Jembatan Panglima Sampul tetap bisa masuk di APBD Perubahan 2026, atau paling lambat tahun 2027 sudah harus dibangun,” tegasnya.
Asmar juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat yang terdampak akibat terputusnya akses jembatan. Namun, ia mengajak seluruh pihak untuk tetap memahami keterbatasan fiskal daerah akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kami tahu masyarakat sangat kesulitan. Tapi kondisi anggaran memang sedang berat. Yang terpenting, tahun ini pembangunan Jembatan Selat Akar harus kita kawal sampai tuntas, dan Panglima Sampul terus kita dorong,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menegaskan pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar pembangunan infrastruktur Meranti tidak tertunda terlalu lama.
“Kami berharap dukungan dan doa masyarakat. Apa yang diperjuangkan Bupati dan DPRD Provinsi hari ini adalah kepentingan bersama demi konektivitas dan keselamatan warga Meranti,” kata Khalid.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Riau, Kaderismanto, mengakui bahwa ruang fiskal APBD Riau tahun ini sangat terbatas akibat penurunan dana transfer ke daerah. Meski demikian, pihaknya berkomitmen untuk mencari celah anggaran agar kebutuhan mendesak masyarakat tetap dapat diprioritaskan.
“Kondisi keuangan memang tidak mudah. Tapi DPRD Provinsi Riau akan berupaya maksimal mencari solusi agar pembangunan jembatan yang menjadi akses vital masyarakat Meranti bisa segera terealisasi,” tegas Kaderismanto.
Ia menambahkan, persoalan dua jembatan di Kepulauan Meranti menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Riau karena menyangkut keselamatan, mobilitas, dan roda perekonomian masyarakat.
“Jembatan yang roboh ini bukan sekadar infrastruktur biasa, tapi urat nadi masyarakat. Tahun 2026 harus menjadi tahun prioritas penanganannya,” pungkasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar turut didampingi Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti, Rahmat Kurnia, ST.***
