TAKTIKNEWS.COM – Harga ayam potong di sejumlah pasar tradisional Kota Pekanbaru melonjak hingga menembus Rp40 ribu per kilogram. Sebelumnya, harga ayam potong berada di kisaran Rp25 ribu-Rp27 ribu per kilogram.
Kenaikan harga tersebut mencapai hampir 48 persen dalam waktu relatif singkat. Kondisi ini dinilai menunjukkan adanya tekanan dari sisi permintaan dan pasokan yang berpotensi membebani konsumen rumah tangga maupun pedagang kecil.
Ekonom senior Universitas Riau, Dahlan Tampubolon, mengatakan lonjakan harga ayam potong Pekanbaru perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, perubahan harga dalam waktu singkat perlu dilihat dari keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan ayam di pasar.
“Ngeri kali memang lonjakan harga ayam potong di Pekanbaru ini. Dari yang tadinya cuma Rp25 ribu sampai Rp27 ribu per kilogram, sekarang sudah meroket tembus Rp40 ribu per kilogram. Kenaikan hampir 48 persen dalam waktu singkat ini jelas bikin pening kepala, bukan cuma buat emak-emak di dapur, tapi juga buat pedagang kecil,” kata Dahlan, Sabtu (22/8/2026).
Menurut Dahlan, harga akan terdorong naik ketika permintaan meningkat sementara jumlah barang yang tersedia tidak mampu mengimbanginya. Dalam teori ekonomi, kondisi tersebut dikenal sebagai demand-pull inflation, yakni tekanan kenaikan harga ketika pertumbuhan permintaan lebih cepat dibandingkan kapasitas penyediaan barang.
Ia menilai persoalan pasokan ayam di Pekanbaru perlu dilihat secara menyeluruh. Berdasarkan keterangan pedagang yang diterimanya, sebagian pasokan ayam disebut terserap melalui jalur pengadaan dalam jumlah besar sehingga ketersediaan bagi pedagang eceran di pasar tradisional menjadi lebih terbatas.
“Kalau jumlah yang diminta melonjak tetapi barang yang tersedia di pasar seret, otomatis harga melambung. Ini tekanan permintaan yang bertemu dengan keterbatasan pasokan,” ujarnya.
Dahlan juga mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam membaca perubahan permintaan ayam. Ia mengacu pada keterangan pedagang di lapangan yang menyebut adanya pasokan ayam yang diambil melalui tengkulak untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
Menurutnya, apabila penyerapan dalam jumlah besar berlangsung ketika pasokan belum bertambah secara memadai, pedagang pasar tradisional berpotensi kesulitan mendapatkan barang.
Fenomena tersebut, kata Dahlan, dapat dijelaskan melalui konsep crowding out effect dalam konteks persaingan memperoleh pasokan.
“Kalau ada pembeli berskala besar dengan sumber daya yang besar, kelompok pembeli lain bisa terdorong ke pinggir. Pedagang yang biasanya mendapatkan pasokan cukup akhirnya menerima lebih sedikit karena stok sudah terserap lebih dulu,” kata Dahlan.
Ia mencontohkan perubahan jumlah pasokan yang diterima pedagang. Berdasarkan informasi yang diperolehnya, pedagang yang sebelumnya dapat menerima sekitar delapan hingga 10 kotak ayam potong kini hanya memperoleh tiga hingga empat kotak.
Berkurangnya pasokan di tingkat pedagang, menurut Dahlan, akan segera tercermin pada harga jual. Pedagang yang memperoleh barang lebih sedikit tetap menghadapi biaya dan risiko yang sama, sementara permintaan konsumen masih ada.
“Dari delapan sampai 10 kotak turun menjadi tiga sampai empat kotak saja. Kalau pasokan berkurang sejauh itu sementara kebutuhan masyarakat tetap ada, tekanan terhadap harga pasti semakin besar,” ujarnya.
Selain permintaan, Dahlan menyoroti persoalan rantai pasok ayam potong. Industri ayam memiliki keterbatasan biologis karena membutuhkan waktu pemeliharaan sebelum dapat dipasarkan.
Artinya, ketika permintaan meningkat secara tiba-tiba, produksi tidak dapat langsung ditambah dalam hitungan hari. Situasi tersebut dapat menimbulkan supply shock atau guncangan penawaran.
“Pasokan ayam tidak bisa serta-merta dilipatgandakan ketika permintaan tiba-tiba naik. Ada siklus produksi yang membutuhkan waktu. Karena itu, kalau permintaan meningkat cepat sementara pasokan tertahan, harga akan terdorong naik,” kata Dahlan.
Dahlan mengatakan pemerintah perlu melihat persoalan harga ayam dari hulu hingga hilir. Pemerintah, menurutnya, tidak cukup hanya memantau harga di pasar atau meminta pedagang menahan harga karena pedagang berada di bagian akhir rantai distribusi.
Ia meminta mata rantai perdagangan ayam, mulai dari peternak, distributor, tengkulak hingga pemasok dalam jumlah besar diperiksa secara transparan. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui titik terjadinya penyempitan pasokan sekaligus memastikan tidak ada distorsi distribusi yang membuat harga semakin tinggi.
“Pemerintah jangan cuma diam atau asal menekan pedagang kecil di pasar tradisional kalau harga naik. Tata kelola dan mata rantai distribusi pangan harus diperiksa secara transparan supaya akar masalahnya ketemu,” ujarnya.
Menurut Dahlan, pemerintah juga perlu memperkuat produksi dan logistik sebelum menjalankan kebijakan yang berpotensi meningkatkan permintaan dalam jumlah besar. Dengan begitu, kebutuhan program pemerintah dapat dipenuhi tanpa mengurangi pasokan untuk pasar umum.
Ia menilai MBG merupakan program yang memiliki tujuan baik dan perlu didukung. Namun, keberhasilan program tersebut tidak cukup hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan bahan pangan bagi penerima manfaat.
Dampaknya terhadap harga dan ketersediaan pangan di pasar, kata dia, juga perlu diperhitungkan.
“Niat mulia dari program MBG untuk mengerek gizi anak bangsa tentu harus didukung penuh. Tetapi eksekusinya wajib dibarengi dengan penguatan produksi dan logistik yang matang,” kata Dahlan.
Dahlan mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan pedagang kecil dan konsumen menjadi pihak yang menanggung dampak perubahan struktur permintaan.
Menurutnya, kebijakan pangan perlu menjaga dua kepentingan sekaligus, yakni memenuhi kebutuhan program pemerintah dan memastikan masyarakat tetap memperoleh pangan dengan harga terjangkau.
“Jangan sampai program pemerintah berjalan sukses, tetapi rakyat kecil di pasar malah dikorbankan dan dipaksa menanggung beban harga pangan yang makin mencekik,” ujar Dahlan.***
