TAKTIKNEWS.COM – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik di Yogyakarta pada Jumat (28/8). Forum strategis ini dirancang untuk memperkuat sinergi kedua pihak dalam mengedukasi publik terkait tata kelola industri sawit nasional yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan menopang ekonomi negara.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyatakan pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi acara bertujuan mengenalkan pemanfaatan komoditas sawit dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk industri batik lokal. Di sisi lain, Eddy menyuarakan beban regulasi yang dihadapi pelaku usaha, terutama terkait skema tanggung jawab mutlak (strict liability) pada Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
“Apabila terjadi kebakaran sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan adendum atau klausul pengecualian dalam aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem,” jelas Eddy Martono.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menekankan pentingnya peran pers dalam menyajikan fakta berbasis data guna mematahkan kampanye hitam (black campaign) global terhadap kelapa sawit Indonesia.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif,” ujar Akhmad Munir.
Ia menambahkan, pers nasional harus mendukung keberlanjutan industri ini tanpa kehilangan daya kritis.
“Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama,” tegasnya.
Pakar Hukum Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, menegaskan bahwa sawit merupakan aset vital penyumbang devisa dan lapangan kerja.
“Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional. Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ekonom Senior INDEF, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menggarisbawahi perlunya percepatan peremajaan kebun rakyat serta sertifikasi ISPO/RSPO untuk menghadapi pengetatan aturan perdagangan global.
“Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri. Kunci daya saing kita ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat untuk memangkas yield gap, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan adil antara petani, BUMN, dan swasta,” ujar Prof. Bustanul Arifin.
Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, mengingatkan bahwa kebebasan pers harus berpihak pada kepentingan nasional tanpa bersikap menghamba pada industri.
“Kebebasan pers itu universal. Tetapi kesejahteraan nasional itu nilainya lebih tinggi. Bagi mereka (negara luar), kebebasan pers adalah instrumen untuk mencapai hal yang lebih tinggi, yaitu kepentingan nasional dan kejayaan bangsa sendiri. Makanya, mereka sangat protektif terhadap produk-produk yang mereka hasilkan,” ujar Agus.
Ia mendorong insan pers memberikan porsi pemberitaan yang berimbang antara kritik dan apresiasi terhadap peran strategis sawit.
“Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional. Minimal harus seimbang,” tegasnya.
“Oleh sebab itu, kebebasan pers, profesionalisme media, dan sikap kritis terhadap industri sawit jangan sampai hilang jika memang ada masalah. Tetapi, kita juga harus semakin sadar mengenai apa kepentingan nasional kita dalam diskursus tentang minyak nabati global,” pungkas Agus Sudibyo.***
