Taktiknews.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel J.D. Wattimena, menegaskan bahwa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak boleh hanya dijadikan objek pelatihan dan pembinaan semata. Negara, menurutnya, harus hadir lebih jauh dengan memberikan perlindungan nyata serta menjamin produk UMKM terserap di pasar domestik.
Samuel menilai, selama ini UMKM kerap dielu-elukan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Namun, narasi tersebut akan kehilangan makna jika tidak diiringi kebijakan konkret yang memberi ruang hidup dan keberlanjutan bagi para pelaku usaha kecil.
“Kita sering menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi. Tapi kalau tidak dijaga, tidak diberi ruang pasar, dan tidak diserap produknya, itu hanya jargon,” kata Samuel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Ia mengakui bahwa kualitas dan kreativitas produk UMKM Indonesia saat ini semakin berkembang. Berbagai program pendampingan dari kementerian telah mendorong peningkatan mutu produk. Namun persoalan utama justru muncul setelah produk dinilai layak, yakni sulitnya akses dan penyerapan pasar.
Masalah semakin kompleks ketika UMKM lokal harus berhadapan langsung dengan produk impor yang harganya jauh lebih murah dan diproduksi secara massal. Dalam situasi seperti ini, Samuel menilai UMKM domestik tidak bisa dibiarkan bertarung sendirian dalam sistem pasar bebas.
“Dari sisi harga kita kalah, dari sisi volume produksi juga tertinggal. Kalau dilepas sepenuhnya ke mekanisme pasar, UMKM kita akan semakin terhimpit,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Karena itu, ia mendorong adanya keberpihakan yang jelas dari negara. Penyerapan produk UMKM, menurutnya, tidak boleh hanya dibebankan kepada Kementerian UMKM atau pelaku usaha, melainkan harus menjadi gerakan bersama lintas kementerian, lembaga, hingga institusi negara.
Samuel juga menyoroti pentingnya optimalisasi belanja pemerintah untuk produk UMKM lokal. Ia menyebut, jaringan kementerian, lembaga negara, DPR, hingga konstituen sejatinya merupakan pasar potensial yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Kalau semua serius, sebenarnya pasar itu ada di depan mata. Tinggal kemauan politik dan keberpihakan kebijakan,” ujarnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa jika UMKM benar-benar ingin dijadikan fondasi ekonomi nasional, maka perlindungan pasar dan jaminan penyerapan produk harus menjadi prioritas. Tanpa itu, UMKM hanya akan terus dibina di atas kertas, tetapi sulit tumbuh dan bertahan dalam persaingan nyata. ***
