Taktiknews.com, Pekanbaru – Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau mengakui terjadi kesalahan dalam penyampaian data terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat dikaitkan dengan penurunan pendapatan retribusi daerah. Kekeliruan tersebut akhirnya memicu polemik di tengah masyarakat dan menjadi perhatian publik.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak berpengaruh terhadap pendapatan retribusi daerah sebagaimana informasi yang sempat beredar.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau apabila terdapat informasi serta penyampaian data yang anomali sehingga menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Untuk itu, saya ingin meluruskan berita yang beredar agar tidak menjadi informasi yang tidak akurat di masyarakat,” kata SF Hariyanto dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Menurut SF Hariyanto, Pemprov Riau tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis karena memberikan manfaat besar bagi daerah, termasuk efisiensi anggaran pemerintah.
Ia menyebutkan, keberadaan program tersebut mampu menghemat anggaran makan dan minum pada sekolah berasrama milik pemerintah hingga mencapai Rp45 miliar per tahun.
“Untuk itu kita mendukung program MBG karena bersinergi dengan semangat efisiensi APBD. Hal itu terbukti dengan adanya program MBG, kita bisa menghemat anggaran sebesar Rp45 miliar per tahun untuk sekolah biaya makan minum sekolah berasrama (Boarding School),” ujarnya.
Selain tidak berdampak pada pendapatan daerah, program MBG juga dinilai memberikan efek ekonomi yang luas bagi masyarakat. Mulai dari petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM hingga sektor distribusi ikut terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
“Serta kami akan mendukung pernyataan kepala BGN bahwa akan menghidupkan kembali kantin kantin yang ada di sekolah. Sebaliknya, Program Makan Bergizi Gratis justru memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar. Program ini menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, jasa distribusi, hingga sektor pendukung lainnya,” paparnya.
Berdasarkan hasil evaluasi pemerintah, polemik tersebut bermula dari kesalahan input dan pelaporan data prognosis yang dilakukan Dinas Pendidikan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau.
Data yang tidak akurat itu kemudian menjadi dasar informasi yang diterima pemerintah sehingga menimbulkan persepsi bahwa MBG menjadi penyebab turunnya retribusi kantin sekolah.
“Jadi sekali lagi kami tegaskan tidak ada pengaruh dari program MBG untuk penurunan retribusi daerah. Semoga penjelasan ini dapat dipahami dan tidak menjadi bola liar di publik,” tegas SF Hariyanto.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Teza Darsa, secara terbuka mengakui adanya kekeliruan dalam laporan yang disampaikan pihaknya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah daerah dan masyarakat Riau.
“Dalam kesempatan ini kami tegaskan bahwa kami telah keliru dalam menyampaikan Program MBG sebagai penyebab turunnya pendapatan retribusi kantin sekolah. Demikian klarifikasi ini disampaikan, kami pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan Permohonan Maaf yang sebesar besarnya kepada Bapak Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau dan masyarakat Riau atas kesalahan Kami dalam menyampaikan laporan yang tidak benar yang mengakibatkan permasalahan ini terjadi,” ungkapnya.
Dengan adanya klarifikasi tersebut, Pemprov Riau memastikan informasi mengenai dampak MBG terhadap retribusi daerah telah diluruskan dan meminta masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang tidak sesuai dengan fakta.***
