Taktiknews.com, Pekanbaru – Fenomena antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Pekanbaru kembali menuai sorotan. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri, mendesak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama tim yustisi turun langsung ke lapangan untuk memastikan distribusi bahan bakar berjalan sesuai aturan.
Menurut Azwendi, kondisi antrean BBM subsidi, khususnya solar, sudah berada pada tahap mengkhawatirkan. Di beberapa titik, antrean kendaraan bahkan memakan badan jalan dan memicu kemacetan lalu lintas.
“Kalau tidak turun langsung, pemerintah tidak akan tahu kondisi sebenarnya di lapangan. Antrean ini sudah mengganggu ketertiban dan aktivitas masyarakat,” ujar Azwendi, Rabu (24/12/2025).
Ia menilai pengawasan lapangan menjadi kunci untuk mengidentifikasi akar persoalan, mulai dari pola distribusi, potensi penyalahgunaan BBM subsidi, hingga manajemen operasional SPBU itu sendiri.
Tak hanya Disperindag, politisi Partai Demokrat tersebut juga meminta aparat penegak hukum terlibat aktif dalam pengawasan distribusi BBM. Ia menegaskan, antrean panjang tidak boleh dianggap persoalan biasa karena berdampak luas, termasuk pada kelangkaan BBM non-subsidi di sejumlah SPBU.
“Ini bukan sekadar antrean. Dampaknya kemacetan, aktivitas warga terganggu, dan BBM non-subsidi sering kosong. Semua ini harus ditelusuri,” tegasnya.
Azwendi juga menyinggung peran Pertamina sebagai pihak penyalur BBM. Menurutnya, kondisi di Pekanbaru seharusnya sudah terpantau, sehingga langkah antisipasi bisa dilakukan lebih cepat sebelum antrean semakin panjang.
“Pertamina pasti punya data konsumsi. Tinggal bagaimana memastikan suplai cukup dan distribusi tidak tersendat,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar persoalan antrean BBM tidak dibiarkan berlarut-larut, terlebih menjelang akhir tahun, saat mobilitas masyarakat cenderung meningkat. Kepastian ketersediaan BBM dinilai penting agar roda ekonomi dan aktivitas harian warga tetap berjalan normal.
“Kami minta ada kepastian. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan karena persoalan distribusi BBM yang tidak kunjung tuntas,” pungkasnya.
Sorotan DPRD ini diharapkan menjadi alarm bagi pemerintah daerah dan Pertamina untuk segera memperbaiki pengawasan dan distribusi BBM, sehingga antrean panjang di SPBU Pekanbaru tidak lagi menjadi pemandangan rutin.***
