Banner Website
Politik

Antrean BBM Masih Panjang, DPR Desak Pemerintah Bertindak Cepat

54
×

Antrean BBM Masih Panjang, DPR Desak Pemerintah Bertindak Cepat

Sebarkan artikel ini
Antrean BBM Masih Panjang, DPR Desak Pemerintah Bertindak Cepat
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, M. Shadiq Pasadigoe.(TN/Dok. DPR RI)

Taktiknews.com, Pekanbaru – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat I, M. Shadiq Pasadigoe, Pertanyakan ketidak normalnya distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah, khususnya di Kota Padang. Hingga kini, antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih kerap terjadi sejak bencana banjir dan longsor melanda wilayah Sumatra Barat.

Anggota Komisi XIII DPR RI itu menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pasalnya, kelangkaan dan antrean BBM berdampak langsung terhadap roda perekonomian, layanan publik, serta mobilitas masyarakat yang tengah berupaya bangkit dari bencana.

“Keluhan soal antrean BBM hampir selalu disampaikan warga saat saya turun ke daerah pemilihan. Di situasi pascabencana, persoalan BBM justru menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” kata Shadiq dalam keterangan tertulis yang diterima Taktiknews.com, Kamis (1/12/2025).

Menurut politisi Partai NasDem tersebut, persoalan distribusi BBM seharusnya bisa ditangani secara cepat karena kewenangan pengelolaan SPBU berada dalam lingkup kerja beberapa kementerian sekaligus, bukan hanya satu institusi.

Ia menjelaskan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bertanggung jawab dalam penetapan kebijakan energi, termasuk regulasi distribusi dan harga BBM. Sementara itu, Kementerian BUMN memiliki peran strategis dalam mengawasi PT Pertamina (Persero) sebagai operator utama jaringan SPBU nasional. Adapun Kementerian Perdagangan berwenang mengawasi aspek niaga dan perlindungan konsumen.

“Dengan pembagian peran yang jelas, tidak boleh ada alasan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan sekarang adalah koordinasi dan tindakan cepat,” tegas mantan Bupati Tanah Datar dua periode itu.

Shadiq mendesak pemerintah pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi BBM di daerah terdampak bencana. Ia juga meminta penambahan pasokan di wilayah rawan antrean serta pengawasan ketat terhadap pelayanan SPBU agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Negara harus hadir secara nyata. Masyarakat Sumatra Barat sedang dalam masa pemulihan. Jangan sampai persoalan BBM justru menghambat aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial mereka,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *