Taktiknews.com, Pekanbaru – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau kembali menegaskan fokusnya pada penguatan sumber daya manusia (SDM) pemasyarakatan.
Komitmen tersebut ditandai dengan pelantikan pejabat nonmanajerial sekaligus pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang digelar di Pekanbaru, Selasa (3/2/2026).
Kepala Kanwil Ditjenpas Riau, Maizar mengukapkan langkah strategis dalam memperkuat struktur organisasi agar semakin profesional, berintegritas, dan siap menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Dari Pantauan Taktiknews.com, Maizar menegaskan jabatan dan status sebagai ASN bukanlah sekadar formalitas administratif, melainkan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Pelantikan ini menandai dimulainya kewajiban besar. Setiap pejabat dan PNS dituntut menjadi agen perubahan yang mampu memberi dampak nyata bagi organisasi,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan disiplin sebagai fondasi utama dalam menjalankan tugas pemasyarakatan.
Seluruh jajaran diminta bekerja sesuai koridor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta menjadikan nilai-nilai dasar ASN sebagai pedoman dalam setiap pengambilan keputusan.
Menurut Maizar, pemasyarakatan tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan lembaga, tetapi juga mengemban misi kemanusiaan yang menuntut kepekaan, profesionalisme, dan tanggung jawab moral.
“Pemasyarakatan adalah tentang pembinaan dan pemulihan. Kita bertugas memanusiakan manusia, bukan sekadar menjalankan rutinitas administratif,” ujarnya.
Pelantikan tersebut turut dihadiri pejabat struktural, para Kepala UPT Pemasyarakatan, rohaniawan, serta jajaran pegawai Kanwil Ditjenpas Riau.
Kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan soliditas dan komitmen bersama dalam menjawab tantangan pemasyarakatan yang semakin kompleks.
Melalui penguatan SDM ini, Kanwil Ditjenpas Riau optimistis dapat melahirkan aparatur pemasyarakatan yang berintegritas, berani bertanggung jawab, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan publik dan pembangunan hukum di Riau.***
