Taktiknews.com, Jakarta – Ancaman narkoba di Indonesia kian mengkhawatirkan dan telah memasuki fase darurat nasional.
Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menegaskan perlunya langkah pencegahan yang menyeluruh dan terstruktur, menyusul masifnya peredaran narkotika yang kini merusak sendi sosial hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
Menurutnya, kondisi darurat tersebut tercermin jelas dari situasi lembaga pemasyarakatan (lapas) di berbagai daerah yang mengalami kelebihan kapasitas ekstrem.
Mayoritas penghuni lapas didominasi oleh narapidana kasus narkotika, menandakan lemahnya upaya pencegahan sejak hulu.
“Hari ini kita bicara darurat narkoba. Lapas sudah over capacity, ada yang sampai 100 bahkan 200 persen. Dan faktanya, 70 sampai 80 persen penghuninya adalah kasus narkoba,” tegas Siti Aisyah dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kepala BNN RI dan jajaran Kepala BNN Provinsi, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (3/2/2026).
Politisi PDI Perjuangan tersebut mengungkapkan bahwa peredaran narkoba tidak lagi terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
Jaringan narkotika kini telah merambah hingga ke desa-desa, dengan menyasar kelompok masyarakat rentan seperti buruh tani dan pekerja informal.
Ia menyoroti pola baru yang digunakan bandar narkoba, yakni jerat utang. Masyarakat dipaksa membayar narkoba dengan tenaga atau hasil kerja, sehingga terperangkap dalam lingkaran kecanduan dan kemiskinan berkepanjangan.
“Di desa, dampaknya langsung terasa. Kriminalitas meningkat karena warga menjual barang apa saja demi membeli narkoba. Ini fakta yang saya temukan di lapangan,” ungkapnya.
Yang lebih memprihatinkan, Siti Aisyah menekankan bahwa narkoba kini telah menyasar anak-anak.
Ia mengaku menerima laporan dari tenaga pendidik sekolah dasar terkait siswa kelas lima yang sudah terpapar narkotika, bahkan terjerat utang akibat pembelian barang haram tersebut.
“Ini sudah sangat mengkhawatirkan. Anak-anak menjadi korban, masa depan bangsa sedang dirusak,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Siti Aisyah mendesak penguatan peran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai garda terdepan dalam perang melawan narkoba.
Ia menilai pendekatan pencegahan dan rehabilitasi harus lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.
“Narkoba sudah masuk desa. Tidak mungkin masyarakat kecil punya biaya untuk datang ke ibu kota provinsi hanya untuk rehabilitasi. Negara harus hadir sampai ke akar,” pungkasnya.***
