Taktiknews.com, Riau – Pemerintah Provinsi Riau tengah menyiapkan langkah strategis pemanfaatan aset daerah untuk mendukung operasional Koperasi Merah Putih yang berlokasi di SMA Negeri 2 Koto Tibun, Kabupaten Kampar. Program ini diproyeksikan menjadi model nasional dalam penguatan ekonomi desa berbasis komunitas dan pendidikan.
Berbeda dari koperasi sekolah pada umumnya, Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat layanan ekonomi terpadu. Skemanya mencakup distribusi sembako murah untuk menjaga stabilitas harga pangan, layanan klinik dan apotek desa, fasilitas cold storage untuk hasil pertanian dan perikanan, hingga dukungan logistik bagi produk lokal.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menegaskan bahwa pemanfaatan aset pemerintah harus berorientasi pada produktivitas dan dampak ekonomi nyata.
“Kita ingin aset daerah tidak hanya menjadi bangunan pasif. Harus ada nilai tambah dan kontribusi langsung untuk masyarakat. Koperasi Merah Putih ini diarahkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Konsep koperasi ini dinilai relevan dengan agenda nasional penguatan ekonomi kerakyatan dan pengendalian inflasi pangan. Penyediaan sembako dengan harga terjangkau diharapkan menjadi bantalan sosial saat harga kebutuhan pokok bergejolak.
Selain itu, layanan kesehatan berbasis desa melalui klinik dan apotek menjadi solusi atas keterbatasan akses medis di wilayah pinggiran.
Menurut Erisman, keberadaan fasilitas cold storage menjadi kunci penting dalam rantai distribusi hasil produksi desa.
“Selama ini banyak petani dan nelayan merugi karena hasil panen tidak terserap maksimal akibat keterbatasan penyimpanan. Dengan cold storage, kualitas produk terjaga, masa simpan lebih panjang, dan posisi tawar petani meningkat,” jelasnya.
Penempatan koperasi di lingkungan sekolah dinilai strategis karena dapat menumbuhkan budaya kewirausahaan sejak dini. Namun, orientasi utamanya tetap pada pemberdayaan masyarakat sekitar.
Program ini diharapkan menjadi contoh integrasi sektor pendidikan dengan penguatan ekonomi desa, sehingga sekolah tidak hanya menjadi pusat belajar, tetapi juga pusat pemberdayaan.
Pemprov Riau menegaskan seluruh proses pemanfaatan aset harus sesuai regulasi. Aspek legalitas, administrasi, dan pengawasan menjadi perhatian utama agar program tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Semua harus sesuai aturan. Kita pastikan tata kelola berjalan transparan dan akuntabel supaya program ini berkelanjutan,” tegas Erisman.
Ke depan, Pemprov Riau akan berkoordinasi dengan DPRD dan instansi terkait agar program ini tidak berhenti di tahap perencanaan. Jika berhasil, Koperasi Merah Putih berpotensi direplikasi secara nasional sebagai model pemberdayaan ekonomi desa berbasis aset daerah.
Dengan pendekatan terpadu—pangan, kesehatan, penyimpanan hasil produksi, dan logistik—program ini diproyeksikan menjadi solusi konkret dalam memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial di tingkat akar rumput.***
