TAKTIKNEWS.COM – Pemerintah Provinsi Riau bergerak cepat merespons keluhan masyarakat terkait perbaikan Jalan Cerenti – Air Molek serta ruas Batu Gajah – Sei Karas di Kabupaten Indragiri Hulu. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP), Pemprov Riau menggelar rapat koordinasi penanggulangan kerusakan jalan pada Rabu, 2 September 2026. Namun, dari 26 perusahaan yang memanfaatkan akses jalan tersebut, hanya sembilan perusahaan yang memenuhi undangan rapat.
Langkah ini diambil Pemprov Riau untuk memanggil seluruh pihak swasta yang beroperasi di wilayah tersebut, mulai dari sektor batu bara, migas, perkayuan, hingga perkebunan sawit. Pemprov Riau menegaskan bahwa perusahaan yang melintas harus memiliki komitmen nyata dan berkontribusi langsung dalam proses pembenahan infrastruktur yang rusak.
Kabid PUPR Khairul Rizal menjelaskan bahwa Pemprov Riau telah menyiapkan skema teknis agar penanganan jalan berjalan efektif. Pihaknya menekankan dua poin utama kepada para pelaku usaha, yakni komitmen perbaikan dan kepatuhan terhadap standar teknis yang ditetapkan pemerintah.
“Ada dua hal yang paling penting dari hasil rapat tadi. Pertama adalah komitmen mereka. Yang kedua, kami sampaikan proposal ke mereka,” kata Khairul Rizal kepada Taktiknews.com, Rabu (2/9/2026).
Ia menambahkan bahwa Pemprov Riau menyusun proposal mendalam yang mencakup spesifikasi bangunan, gambar teknis, hingga rincian anggaran. Perusahaan diberikan kebebasan untuk menyediakan material sendiri, selama memenuhi standar pengujian mutu yang ketat.
“Proposal yang kami akan buatkan nanti spesifikasinya, lengkap sama gambar segala macamnya, nilai hitungan, sesuai dengan angka kami ya. Kalau ternyata mereka langsung bisa beli atau mereka punya perlataan materialnya ya nggak apa-apa, silahkan saja. Tapi sesuai dengan spesifikasi kami,” tegasnya.
Khairul juga menyoroti pentingnya pengawasan kualitas material yang digunakan dalam perbaikan jalan ini. Dinas PUPR Riau akan menguji langsung kelayakan material, seperti mutu beton, di fasilitas pengujian Simpang Minas sebelum jalan tersebut diserahterimakan kembali ke pemerintah daerah.
“Misalnya kita minta beton, beton itu dengan mutu berapa, nanti pengujiannya ke mana, itu kan kami lakukan di Simpang Minas itu. Jadi si rekanan perusahaan itu melakukan pengujian mutu. Kenapa? Kami minta sesuai spesifikasi kami karena nanti jalan itu diserah terimakan ke kami, ke provinsi. Nanti perawatannya baru sama kami. Kami kan yang ingin sambungnya pembangunannya,” ujarnnya.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 8 Kantor Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau ini turut dihadiri oleh instansi lintas sektor Pemprov Riau, Pemkab Indragiri Hulu, serta perwakilan masyarakat dari Forum Penyelamat Aset Negara (FPAN). Pemprov Riau berharap perusahaan yang absen dalam rapat koordinasi ini tetap menunjukkan tanggung jawabnya terhadap perbaikan fasilitas umum di Indragiri Hulu.***
