Selatpanjang, Taktiknews.com – Usulan penyesuaian tarif tiket kapal penumpang di Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi satu pertimbangan penting: menjaga keberlangsungan usaha pelayaran tanpa menambah beban masyarakat. Pemerintah kabupaten bersama DPRD pun mendorong agar rute dalam wilayah daerah tetap menggunakan tarif lama, sementara penyesuaian pada rute tertentu dibatasi.
Sikap tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Komisi II DPRD yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026). Pertemuan yang dimulai pukul 10.30 WIB itu dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., bersama Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan.
Rapat tersebut juga dihadiri anggota Komisi II DPRD A. Md. Al Amin A, S.Pd., M.M. dan Drs. Jani Pasaribu, M.M., perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), unsur asisten dan staf ahli, serta sejumlah operator perusahaan pelayaran.
Dalam pemaparannya, Kepala Dishub Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa permohonan penyesuaian tarif dari perusahaan pelayaran telah melalui survei dan pengumpulan data. Usulan itu didasarkan pada meningkatnya komponen biaya operasional, seperti bahan bakar minyak (BBM), suku cadang kapal, Upah Minimum Kabupaten (UMK), Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rambu-rambu pelayaran, serta biaya labuh dan tambat.
Menanggapi paparan tersebut, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menegaskan bahwa kebijakan tarif harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Menurutnya, transportasi laut memiliki peran strategis bagi warga Meranti, khususnya mereka yang mengandalkan kapal untuk bekerja dan menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Untuk rute dalam kabupaten, khususnya Selatpanjang–Tanjung Samak, kami berharap tidak ada kenaikan tarif karena rata-rata penggunanya adalah masyarakat yang bekerja.
Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, kami berharap penyesuaian tarif dibatasi maksimal 10 persen,” ujar Muzamil.
Dari sisi legislatif, Ketua Komisi II DPRD Syaifi Hasan bersama anggota komisi, Al Amin A, meminta perusahaan pelayaran menyampaikan rincian biaya operasional dan berbagai kendala yang dihadapi secara terbuka. Langkah tersebut diperlukan agar setiap komponen pengajuan tarif dapat diperiksa dan dipertimbangkan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Anggota Komisi II lainnya, Drs. Jani Pasaribu, M.M., turut mengingatkan agar rencana perubahan tarif tidak diputuskan secara terburu-buru. Ia menilai dampak kebijakan tersebut perlu diperhitungkan secara luas karena kondisi ekonomi juga memengaruhi pelaku usaha transportasi lokal lainnya, termasuk pengusaha kempang.
Sampai rapat ditutup, belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan tarif tiket kapal penumpang. Meski demikian, pembahasan menghasilkan dua rekomendasi, yakni mempertahankan tarif yang berlaku pada rute Selatpanjang–Tanjung Samak serta membatasi penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten.
Rekomendasi tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan dalam merumuskan kebijakan tarif yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak. Pemerintah daerah dan DPRD berharap akses transportasi laut tetap terjangkau bagi masyarakat, tanpa mengabaikan kebutuhan operasional perusahaan pelayaran.**
