TAKTIKNEWS.COM – Kelangkaan Solar Riau masih menjadi persoalan yang belum memiliki jawaban pasti meski kuota BBM bersubsidi telah ditambah. Kondisi tersebut mendorong Komisi IV DPRD Riau menggelar rapat bersama organisasi masyarakat, Pertamina, Forkopimda, dan dinas terkait untuk membahas distribusi BBM.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut diikuti sejumlah organisasi masyarakat, di antaranya Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat (GMKR), Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, dan Lembaga Masyarakat Melayu Bersatu (LMMB) Riau. Pertemuan digelar untuk mencari penjelasan mengenai antrean dan kelangkaan Solar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Riau.
Koordinator GMKR Riau Brigadir Jenderal TNI (Purn) Edy Afrizal Natar Nasution mengatakan, kelangkaan Solar terjadi di tengah kondisi stok yang berdasarkan keterangan Pertamina masih dinilai mencukupi. Situasi tersebut, menurut dia, menunjukkan adanya persoalan dalam distribusi yang perlu ditelusuri lebih lanjut.
Dalam rapat itu, pihak Pertamina menjelaskan adanya disparitas harga yang cukup besar antara BBM subsidi dan nonsubsidi. Perbedaan harga tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong pengguna BBM nonsubsidi beralih menggunakan BBM subsidi.
“Sehingga ada peluang orang untuk melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dari situ. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang terjadi hari ini adalah adanya mafia. Mafia ini yang ada sekarang,” ujar Edy, Rabu (23/9/2026).
Edy mengatakan, dugaan penyalahgunaan tersebut perlu ditangani melalui pengawasan yang melibatkan sejumlah aparat penegak hukum. Ia mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang melibatkan TNI dan Polri serta unsur penegak hukum lainnya.
“Satgas kita kan ada kepolisian, ada Kodam, kemudian ada POM, ada Jaksa. Bentuk, nanti kita awasi. Kalau dia enggak bisa, ya Kapolda suruh pindah dari Riau, gitu lho. Kalau enggak bisa, Pangdam suruh pindah dari Riau,” tegas Edy.
Edy juga menyampaikan kritik terhadap kinerja aparat dalam menangani persoalan distribusi BBM subsidi. Ia menyebut dirinya akan menyampaikan persoalan tersebut apabila penanganan di lapangan dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pernyataan tersebut disampaikan Edy dalam kapasitasnya sebagai Koordinator GMKR Riau dan mantan Wakil Gubernur Riau yang juga pernah menjabat sebagai Danrem 031 Wirabima. Ia menilai pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi membutuhkan koordinasi antarlembaga.
Menurut Edy, posisi Pangdam dan Kapolda merupakan bagian dari penugasan institusi masing-masing untuk menjalankan tugas di wilayah Riau. Karena itu, ia menilai penyelesaian persoalan distribusi BBM subsidi harus menjadi bagian dari pelaksanaan tugas tersebut.
“Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah itu, pindah saja dari Riau, enggak ada gunanya di sini,” katanya.
Usulan pembentukan Satgas tersebut menjadi salah satu gagasan yang muncul dalam pembahasan kelangkaan Solar di DPRD Riau. Persoalan disparitas harga, dugaan penyalahgunaan, serta distribusi BBM subsidi menjadi bagian dari isu yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh instansi berwenang.***
