Taktiknews.com, Bathin Solapan – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bengkalis, Hendrik Firnanda Pangaribuan, menuntaskan agenda reses di delapan titik wilayah Kecamatan Bathin Solapan pada 8-13 Februari 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mengangkat berbagai persoalan krusial yang selama ini dirasakan masyarakat, terutama menyangkut layanan administrasi, infrastruktur, hingga kesempatan kerja, Jumat (13/2/2026).
Dalam setiap pertemuan, isu pelayanan publik menjadi sorotan utama. Warga mengeluhkan proses pengurusan administrasi dasar seperti BPJS dan KTP yang dinilai masih berbelit serta memakan waktu. Selain itu, persoalan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati total di sejumlah ruas jalan juga memicu keresahan karena berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan.
Tak hanya itu, kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur jalan lingkungan turut disuarakan. Beberapa titik dinilai memerlukan perbaikan segera agar aktivitas ekonomi dan mobilitas warga tidak terganggu. Aspirasi lain yang mencuat yakni dukungan fasilitas rumah ibadah, khususnya masjid, yang membutuhkan bantuan sarana dan prasarana penunjang.
Di sektor ketenagakerjaan, warga menyoroti minimnya peluang kerja bagi tenaga lokal. Banyak pemuda disebut kesulitan bersaing karena belum memiliki sertifikasi atau keterampilan khusus yang dibutuhkan dunia industri. Kondisi ini mendorong harapan agar pemerintah daerah memperluas program pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
Meski demikian, masyarakat juga menyampaikan apresiasi atas sejumlah realisasi usulan reses sebelumnya, seperti pembangunan jalan lingkungan dan bantuan bagi rumah ibadah. Mereka berharap program yang telah berjalan dapat dilanjutkan secara berkesinambungan agar dampaknya semakin luas.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Hendrik menegaskan bahwa fungsi DPRD tidak sekadar menyerap aspirasi, tetapi juga mengawal hingga memastikan usulan masyarakat masuk dalam pembahasan anggaran daerah. Ia memastikan seluruh aspirasi yang dihimpun selama reses akan dibawa ke tahap perencanaan untuk diprioritaskan pada Tahun Anggaran 2027.
Terkait layanan administrasi, ia mendorong adanya penyederhanaan prosedur serta peningkatan koordinasi antarinstansi agar masyarakat tidak lagi mengalami hambatan dalam pengurusan dokumen penting. Sementara untuk PJU yang mati total, ia meminta dilakukan pendataan rinci agar dapat segera diusulkan dalam program perbaikan dan pemeliharaan.
Untuk pembangunan infrastruktur jalan serta bantuan fasilitas masjid, Hendrik menyatakan komitmennya mengawal usulan tersebut melalui jalur penganggaran resmi. Sedangkan dalam hal ketenagakerjaan, ia menekankan pentingnya pelatihan berbasis kebutuhan industri agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing yang lebih kuat.
“DPRD bersama pemerintah daerah berkomitmen mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Kita juga harus mendorong pelatihan dan sertifikasi agar tenaga kerja lokal lebih siap bersaing,” tegasnya.
Seluruh hasil reses di Bathin Solapan, lanjut Hendrik, akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan. Ia pun mengajak masyarakat untuk terus aktif menyampaikan aspirasi dan mendukung program pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan bersama.***
