Taktiknews.com, Jakarta – Pemerintah memastikan pembangunan Sekolah Terintegrasi sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak akan tersendat akibat persoalan lahan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan kesiapan penuh dalam menjamin kepastian tanah dan penataan ruang demi percepatan program pendidikan nasional tersebut.
Komitmen ini disampaikan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, dalam Rapat Tingkat Menteri terkait pembangunan Sekolah Terintegrasi di Jakarta. Ia menegaskan, ATR/BPN siap mempercepat seluruh proses pertanahan selama ketersediaan lahan telah dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun berasal dari aset negara.
“Begitu tanah tersedia, kami langsung bergerak. Mulai dari pengecekan status hukum, pengukuran, pendaftaran, sampai sertipikasi akan kami percepat,” ujar Ossy dalam keterangan resminya, Jumat (30/1/2026).
ATR/BPN membuka peluang pemanfaatan tanah milik negara, termasuk eks lahan perkebunan dan tanah telantar, untuk mendukung pembangunan sekolah. Penyesuaian tata ruang akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku agar pemanfaatannya sah dan berkelanjutan.
Kebijakan ini sejalan dengan PP Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah, yang memberi ruang penggunaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk sektor pendidikan.
Meski mendorong percepatan pembangunan, Ossy menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak boleh dikorbankan. Oleh karena itu, ATR/BPN akan tetap membatasi konversi lahan sawah produktif dalam setiap rencana pembangunan Sekolah Terintegrasi.
“Pembangunan harus berjalan, tapi perlindungan lahan pertanian tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Untuk memastikan proyek berjalan sesuai target, ATR/BPN menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Koordinasi lintas sektor dinilai krusial agar tidak muncul kendala regulasi di tengah jalan.
Sementara itu, Menko PMK Pratikno menekankan bahwa kepastian status tanah merupakan faktor utama dalam mempercepat realisasi Sekolah Terintegrasi. Tanpa kejelasan lahan, proyek berpotensi tersendat oleh persoalan administratif.
“Kalau status tanah jelas sejak awal, pembangunan bisa langsung berjalan tanpa hambatan birokrasi,” kata Pratikno.***
