TAKTIKNEWS.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menegaskan pentingnya menjaga ruang akademik sebagai tempat bagi mahasiswa dan kalangan akademisi untuk menyampaikan gagasan, kritik, serta solusi terhadap berbagai persoalan publik.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam melahirkan pemikiran kritis. Karena itu, ruang akademik harus dijaga agar tetap bebas dalam menguji pemikiran dan menyampaikan pandangan berdasarkan pendekatan keilmuan.
Syahrial Abdi mengatakan, batas antara ruang akademik dan praktik pemerintahan perlu diperjelas ketika berdiskusi bersama mahasiswa. Hal tersebut diperlukan agar proses pembelajaran tidak kehilangan objektivitas dan keberanian dalam menyampaikan gagasan.
“Sebelum memulai sesi tadi, saya memberikan disclaimer terlebih dahulu bahwa ini adalah ruang akademik. Ruang akademik harus kita pancing agar keluar gagasan-gagasan yang murni dari pemikiran keilmuan dan ketulusan hati. Jika kita tidak membuat batasan yang jelas antara praktik pemerintahan dengan ruang akademik, diskusinya akan menjadi bias,” kata Syahrial Abdi di Pekanbaru, Sabtu (17/10/2026).
Ia menjelaskan, ruang akademik seharusnya tidak diarahkan untuk membenarkan kebijakan atau pandangan tertentu. Sebaliknya, mahasiswa dan akademisi perlu diberikan kesempatan untuk melihat persoalan secara objektif berdasarkan teori, data, pengalaman, dan argumentasi ilmiah.
“Kami sepakat memahami ini sebagai ruang akademik. Di sinilah tercurah seluruh pemikiran yang sesuai kriteria keilmuan, memiliki idealisme, sekaligus solutif terhadap berbagai permasalahan,” jelasnya.
Syahrial mengungkapkan, isu-isu aktual sengaja dihadirkan dalam diskusi untuk melihat bagaimana kalangan akademisi membaca persoalan yang berkembang di masyarakat.
Perspektif tersebut dinilai penting karena perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memberikan kritik sekaligus menawarkan alternatif penyelesaian terhadap berbagai persoalan publik.
“Oleh karena itu, isu-isu aktual sengaja kita angkat dan pancing untuk melihat bagaimana pandangan masyarakat yang diwakili oleh kalangan akademisi dan pembelajar dalam melihat suatu permasalahan,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak alergi terhadap kritik, terutama kritik yang lahir dari proses akademik. Masukan yang disampaikan secara objektif justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, pertemuan antara pemerintah dan perguruan tinggi dapat menjadi ruang dialog yang saling memperkaya. Pemerintah membawa pengalaman dari lapangan, sementara kalangan akademisi menghadirkan perspektif keilmuan untuk melihat persoalan dari sudut pandang berbeda.
“Kami tidak anti kritik, masukan-masukan terkait pemerintahan hari ini tentu kami terima sebagai metode pembelajaran yang tepat,” tegasnya.***
