TAKTIKNEWS.COM – Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mendorong pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove secara terpadu dari hulu hingga hilir untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri International Conference on Peatland Research & Innovation 2026 di Integrated Classroom Universitas Riau, Pekanbaru, Sabtu (31/10/2026).
Syahrial menilai perubahan arah kebijakan dari restorasi menjadi pengelolaan gambut dan mangrove secara menyeluruh merupakan langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Ia juga menyambut perubahan nomenklatur Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) menjadi Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Menurutnya, perubahan tersebut mencerminkan perluasan pendekatan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, yang tidak lagi hanya berfokus pada restorasi, tetapi juga mencakup pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.
“Dari Badan Restorasi ke Badan Pengelola, dari yang kemarin merestorasi, hari ini sudah didefinisikan mengelola dari hulu ke hilir, dari asal sampai ke hasil dan kemudian keberlanjutannya. Itu sebuah pilihan kata yang menurut kami sangat cerdas dan sangat peduli untuk kelangsungan masa depan,” ujar Syahrial Abdi dalam konferensi tersebut.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengelolaan ekosistem gambut harus dilakukan melalui penataan bentang hidrologis secara terpadu.
Pendekatan tersebut dinilai penting karena perbaikan tata air pada satu titik kawasan dapat memengaruhi kondisi wilayah lain yang berada dalam satu kesatuan hidrologis gambut. Dengan demikian, pengelolaan tidak bisa dilakukan secara terpisah antarwilayah.
Pemprov Riau berharap konferensi ilmiah internasional tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memperkuat tata kelola gambut dan mangrove di daerah.
Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kalangan akademisi.
Sebelum konferensi berlangsung, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau juga telah melakukan peninjauan lapangan pada 30 September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lokasi restorasi gambut di Kabupaten Bengkalis.
Peninjauan itu melibatkan unsur Pangdam, Gubernur, Kapolda, Menteri Pertanahan, serta akademisi Universitas Riau.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi diharapkan dapat terus berlanjut dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan. Dukungan penelitian dan kajian ilmiah dari perguruan tinggi juga dinilai penting sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan teknis di lapangan.
Pemprov Riau berharap penguatan kelembagaan BPGMN dapat memberikan dampak positif terhadap pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove di wilayah Riau.
Konsistensi dalam menjaga kawasan gambut dan mangrove menjadi perhatian penting untuk meminimalkan potensi kerusakan lingkungan serta memastikan keberlanjutan ekosistem di masa mendatang.***
