TAKTIKNEWS.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendorong perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta membuka lapangan kerja. Upaya tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka Financial Expo dan Puncak Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2026 di Pekanbaru Xchange Mall, Minggu (25/10/2026).
Dalam sambutannya, SF Hariyanto mengatakan perluasan akses keuangan harus diikuti pendampingan usaha, kemudahan perizinan, sertifikasi produk, serta perluasan pemasaran.
Menurutnya, layanan keuangan perlu diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan dan daya beli keluarga.
“Pemerintah ingin ekonomi bergerak dari daerah dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui peningkatan penghasilan serta daya beli keluarga. Karena itu, akses pembiayaan harus mampu membantu usaha berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar SF.
Ia menjelaskan, Pemprov Riau terus berupaya memperluas akses keuangan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan perbankan dan industri jasa keuangan.
Salah satu program yang telah didorong adalah kepemilikan rekening bagi pelajar sejak usia sekolah. Langkah tersebut bertujuan membangun kebiasaan menabung sekaligus mengenalkan layanan keuangan formal kepada generasi muda.
“Kami sejak beberapa tahun lalu sudah mendorong agar setiap anak pelajar memiliki rekening. Ke depan, kami berharap OJK, perbankan, dan seluruh industri jasa keuangan semakin memperkuat pendampingan serta memberikan perhatian kepada sektor usaha yang menjadi kekuatan ekonomi daerah,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau, Moh Fredly Nasution, menyampaikan bahwa Financial Expo menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengenal sekaligus mengakses berbagai produk dan layanan keuangan formal.
Kegiatan yang merupakan bagian dari Bulan Inklusi Keuangan dan diselenggarakan secara nasional setiap Oktober tersebut juga bertujuan memperluas pemanfaatan layanan keuangan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan, mulai dari tabungan, pembiayaan, hingga layanan pembayaran. Akses tersebut diharapkan dapat mendukung kebutuhan keluarga sekaligus membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonominya,” kata Fredly.
Ia menambahkan, tingkat inklusi keuangan nasional pada 2026 telah mencapai 93,57 persen. Angka tersebut melampaui target yang sebelumnya diproyeksikan dapat dicapai pada 2029.
Meski demikian, menurut Fredly, perluasan akses keuangan harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat agar mampu memilih dan menggunakan produk serta layanan keuangan secara bijak.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan, tetapi juga memahami manfaat, risiko, dan cara penggunaannya. Dengan begitu, layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mendukung usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” tutupnya.***
